PALANGKA RAYA – Balai Latihan Kerja (BLK) di Kalimantan Tengah (Kalteng), baik milik provinsi maupun kabupaten/kota, dipastikan tidak mendapat alokasi anggaran pelatihan kerja dari pemerintah pusat pada tahun ini. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran di tingkat kementerian terkait.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng Farid Wajdi mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan permohonan bantuan kepada Komisi IX DPR RI, yang membidangi ketenagakerjaan, saat kunjungan kerja ke Kalteng baru-baru ini.
“Waktu itu kami hanya menitip saja bahwa tahun ini kan Balai Latihan Kerja di Kalteng baik milik provinsi maupun kabupaten/kota tidak mendapat anggaran pelatihan kerja dar Kementrian karena efisiensi,” ujar Farid baru-baru ini.
Pihaknya berharap agar tahun depan pemerintah pusat dapat kembali mengalokasikan anggaran pelatihan untuk BLK di Kalteng seperti tahun-tahun sebelumnya.
Farid mengakui, ketiadaan anggaran dari pusat berdampak signifikan pada pelaksanaan program di BLK, khususnya di tingkat kabupaten/kota.
“Kalau di BLK provinsi ada (anggaran dari APBD). Tapi di kabupaten/kota kami kan belum tau apakah semua BLK milik kabupaten menganggarkan untuk kegiatan mereka,” jelasnya.
Ia tidak mengetahui secara pasti apakah beberapa BLK di kabupaten/kota memiliki kegiatan pelatihan akibat ketiadaan dukungan dana tersebut.
“Tentu kalau dulu dukungan dari pusat lumayan bagus sehingga terlaksananya pelatihan yang lumayan bagus di BLK kabupaten/kota,” tandasnya.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
