SAMPIT – Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sorotan setelah data terbaru dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tendik Kemendikdasmen menunjukkan kekurangan kepala sekolah yang cukup besar. Kondisi ini muncul akibat banyaknya posisi yang diisi Pelaksana Tugas (Plt), sejumlah kepala sekolah memasuki masa pensiun, serta beberapa formasi yang belum memiliki pejabat definitif.
Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Kalteng, I Ketut Sukajaya, memaparkan bahwa kebutuhan kepala sekolah di daerah tersebut masih sangat mendesak.
“Informasi dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tendik merilis bahwa total 883 orang kita kekurangan kepala sekolah di Kalimantan Tengah,” ujarnya, Jumat 21 November 2025.
Untuk menutup kekurangan itu, BGTK Kalteng bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi menggelar pelatihan calon kepala sekolah. Kegiatan tersebut memanfaatkan anggaran APBD dan APBN sebagai upaya percepatan pemenuhan jabatan kepala sekolah secara bertahap.
“Kami bekerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi untuk melatih calon kepala sekolah, pertama melalui dana APBD kemudian APBN,” imbuhnya.
Komunikasi intensif juga telah dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kalteng agar kebutuhan pelatihan bisa direncanakan hingga 2026. Menurut Sukajaya, langkah ini penting untuk menjaga kesinambungan regenerasi kepemimpinan di sekolah-sekolah.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kalteng melalui kabidnya, dan tahun 2026 akan dianggarkan pelatihan bakal calon kepala sekolah,” ucapnya.
Tahun ini, sebanyak 79 calon kepala sekolah dari seluruh kabupaten/kota dan provinsi menjalani pelatihan yang dibiayai APBN. Di sisi lain, empat kabupaten juga sedang melaksanakan pelatihan menggunakan anggaran APBD, yakni Sukamara, Pulang Pisau, Katingan, dan Barito Utara.
“Di 2025 ini dana APBN membiayai 79 calon kepala sekolah. Empat kabupaten juga sedang melaksanakan pelatihan melalui APBD,” jelas Sukajaya. (nardi)
