PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) kian memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program nasional penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif Bupati Mura Heriyus yang diwakili Asisten III Setda Mura, Andri Raya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual pada Selasa (4/11/2025).
Rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu diikuti dari ruang kerja Sekda Mura. Dalam arahannya, Mendagri kembali menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi sebagai upaya menjaga daya beli dan kestabilan ekonomi nasional.
Tito menegaskan, daerah harus siaga memantau harga-harga kebutuhan pokok, memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) guna menjamin suplai dan kelancaran distribusi. “Beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras masih menjadi komoditas penyumbang inflasi tertinggi. Operasi pasar, penguatan transportasi pangan, dan penyerapan produksi lokal harus diperkuat,” ujarnya.
Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional tetap terkendali di bawah 3 persen hingga akhir 2025. Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam menekan potensi gejolak harga menjelang akhir tahun.
Tidak hanya membahas inflasi, Kemendagri bersama Kementerian PUPR juga mengangkat evaluasi pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah salah satu program prioritas nasional 2025–2029 yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta memangkas backlog perumahan.
Daerah diminta mempercepat perizinan, menyiapkan lahan strategis, dan memberikan kemudahan administrasi bagi para pengembang. Kemendagri menekankan bahwa pembangunan perumahan rakyat memiliki efek berantai yang besar, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga meningkatkan perputaran ekonomi melalui industri bahan bangunan.
Sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPS, dan Kementerian PUPR juga menjadi catatan penting agar realisasi program berjalan tepat sasaran. Daerah yang siap dari sisi lahan dan dukungan pembiayaan akan menjadi prioritas dalam tahap awal pembangunan tiga juta rumah ini.
