PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencetak sejarah baru dalam sektor pertanian dengan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menanggung penuh 100 persen premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Pembiayaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun Anggaran 2025 tanpa subsidi dari pemerintah pusat.
Program ini secara resmi diluncurkan di Aula Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 24 November 2025.
Inisiatif ini diklaim sebagai langkah strategis daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan memberikan perlindungan nyata bagi petani lokal di “Bumi Tambun Bungai”.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Darliansyah, menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), serta Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah atas sinergi yang terjalin.
“Program AUTP adalah langkah strategis untuk meningkatkan literasi dan inklusi asuransi di kalangan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan,” ujar Darliansyah.
Ia menekankan, perlindungan terhadap risiko gagal panen akibat perubahan iklim, banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) merupakan kebutuhan mendasar bagi petani.
Ia juga menegaskan program ini sejalan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) penguatan sektor pertanian dan mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya poin “membangun dari desa dan dari bawah” melalui swasembada pangan.
Terobosan Pemprov Kalteng ini mendapat pujian dari berbagai pihak. Direktur Utama PT. Asuransi Jasindo, Ocke Kurniadi, menyatakan kebanggaannya.
“Kalteng menjadi provinsi pertama di Indonesia yang 100% membiayai AUTP dari APBD. Ini menjadi pionir nasional dan contoh bagi provinsi lain,” kata Ocke.
Jasindo sendiri menghadirkan inovasi teknologi geospasial berbasis satelit untuk pemetaan lahan, verifikasi kerusakan yang cepat dan akurat, serta percepatan pembayaran klaim melalui kerja sama dengan PT. Pos Indonesia.
Apresiasi tinggi turut disampaikan Kepala Direktorat Pengawasan Asuransi Umum OJK, Munnawar. Ia menyebut inisiatif ini sebagai bentuk kepedulian luar biasa dari pemerintah daerah.
“Jarang ada daerah yang berani mengalokasikan APBD murni untuk melindungi petaninya. Kalteng menjadi pioneer nasional,” ucapnya.
Menurut Munnawar, keberlanjutan asuransi pertanian dapat dicapai melalui skema public-private partnership. Program ini dinilai tidak hanya melindungi petani dari risiko gagal panen, tetapi juga mengurangi beban fiskal daerah, meningkatkan akses kredit perbankan, dan memperkuat inklusi keuangan di sektor pertanian.
(Syauqi)












