PALANGKA RAYA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia hingga saat ini masih belum menikmati akses listrik. Bahlil menargetkan seluruh wilayah tersebut teraliri listrik sebelum 2030.
“Bayangkan, negara sudah hadir 80 tahun, masih ada desa yang belum ada listrik,” kata Bahlil saat membuka Musda ke-XI Golkar Kalteng di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Sabtu, 29 November 2025.
Masalah ketiadaan listrik ini menyentuh pengalaman pribadi Bahlil, yang tumbuh besar di lingkungan pedesaan tanpa penerangan.
“Secara kebetulan saya adalah anak desa yang lahir tidak ada listrik. Saya SD sampai kelas 6 tidak ada listrik,” kenang Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Oleh karena itu, ia berjanji untuk menuntaskan masalah tersebut sebelum tahun 2030. Bahlil mengaku telah berkoordinasi dengan Presiden terkait target ambisius tersebut.
“Maka saya berjanji dan saya sudah ngobrol dengan Presiden bahwa sebelum 2029 sampai 2030 berakhir, maka seluruh desa–desa kita akan mengalirkan listrik namanya listrik desa,” ujarnya.
Secara spesifik, ia menyampaikan bahwa di Kalimantan Tengah (Kalteng) elektrifikasi sudah mencapai 99 persen, namun untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) baru sekitar 89 persen.
“Maka Pak Gub, kalau boleh kirim Kadis ESDM-nya ke kami untuk segera kita menghitung berapa desa yang belum ada listriknya di seluruh wilayah Kalteng,” pinta Bahlil.
Pemerintah, lanjutnya, akan melistriki wilayah tersebut. Sebab, tidak mungkin memberikan pendidikan yang baik dengan dukungan teknologi dan informasi (IT) tanpa adanya akses listrik.
Bahlil menekankan, di pemerintahan saat ini, kebijakan yang dibuat harus mengena langsung pada sasaran dan kondisi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, tidak melulu berdasarkan “selera Jakarta”.
“Selama ini selalu Jakarta menunya terlalu banyak. Seolah-olah apa yang ada di Jakarta sama dengan Kalteng, sama dengan Maluku, sama dengan Papua. Padahal itu perbedaan antara bumi dan langit,” tegasnya.
Sudah saatnya kata Bahlil, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang langsung mengena sasaran kondisi masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia.
“Itu yang Golkar sedang perjuangkan dengan Presiden Prabowo, sudah barang tentu dengan partai lain,” pungkas Bahlil.
(Syauqi)
