Kasongan – Wakil Bupati Katingan, Firdaus, ST, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergitas Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang digelar di Ballroom Seruyan 3, M Bahalap Hotel, Kota Palangkaraya, pada Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bidkor Kamtibmas) Kemenko Polhukam RI, bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menangani potensi konflik sosial yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam acara tersebut, perwakilan Kemenko Polhukam menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan konflik sosial. Ia mengungkapkan, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kedamaian. “Pencegahan konflik sosial harus dilakukan sejak dini dengan komunikasi yang efektif dan deteksi dini di lapangan,” ujar perwakilan Kemenko Polhukam dalam sambutannya.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, turut menegaskan hal yang serupa. Ia mengatakan bahwa penanganan konflik sosial harus dilakukan secara holistik, melibatkan seluruh elemen masyarakat. “Kalimantan Tengah memiliki keragaman suku, agama, dan budaya yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga harmoni sosial,” tambah Edy.
Edy juga menyampaikan pentingnya memperkuat jejaring koordinasi lintas sektor, terutama dalam upaya mendeteksi dini potensi konflik yang dapat merusak stabilitas daerah. Penanganan yang terintegrasi, menurutnya, akan lebih efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul. “Tidak ada satu pihak yang bisa mengatasi masalah ini sendiri. Semua harus bersatu,” ujarnya.
Wakil Bupati Katingan, Firdaus, ST, memberikan apresiasi terhadap rakor ini yang dianggap sebagai langkah konkret dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi konflik sosial. Menurut Firdaus, kegiatan seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi antar daerah dan memperbaiki koordinasi yang ada. “Pemkab Katingan berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah pemerintah pusat dan provinsi dalam menjaga kondusivitas wilayah. Kami juga terus mendorong komunikasi lintas instansi di tingkat lokal,” kata Firdaus.
Firdaus juga menyoroti perlunya keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga stabilitas sosial di daerah, mengingat mereka memiliki peran penting dalam meredam potensi ketegangan antarwarga. Menurutnya, peran serta mereka dalam memberikan pemahaman dan menjadi mediator sangat dibutuhkan dalam upaya preventif.
Sementara itu, sejumlah usulan juga muncul dalam rakor tersebut, salah satunya adalah penguatan pelatihan bagi aparat yang terlibat langsung dalam penanganan konflik. Hal ini dianggap penting agar mereka dapat lebih sigap dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang terjadi di lapangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau potensi konflik dan komunikasi antarinstansi diharapkan dapat lebih efisien.
Pada akhir rakor, semua pihak yang hadir sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan memperkuat langkah-langkah pencegahan konflik sosial. Wakil Bupati Firdaus berharap bahwa kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat menciptakan Katingan yang aman, damai, dan sejahtera. “Kami akan terus mendukung dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas wilayah, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” tutup Firdaus.
