PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Djarot Saiful Hidayat mendesak pemerintah untuk menindak tegas korporasi yang dianggap bertanggung jawab atas bencana banjir dan tanah longsor parah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Desakan ini disampaikan Djarot saat membuka Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI-P se- Kalimantan Tengah (Kalteng) di Hotel Bahalap Palangka Raya, Rabu, 3 Desember 2025.
Djarot menyebut bencana alam tersebut sebagai peringatan keras akibat kerusakan lingkungan yang masif. Ia secara spesifik menyoroti peran korporasi bermodal besar dalam alih fungsi lahan secara ugal-ugalan.
“Itu (bencana) adalah suatu peringatan, suatu hukuman karena manusia merusak alam. Di mana yang dirusak itu oleh korporasi yang punya modal besar, alih fungsi lahan gila-gilaan,” ujar Djarot.
Ia mengecam tindakan eksploitasi alam berlebihan yang didorong oleh ketamakan dan kerakusan korporasi.
“Mereka didorong oleh rasa tamak, rakus, melakukan eksploitasi luar biasa, dan kerusakannya menurut saya sangat parah, mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat,” tambahnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan, di mana masyarakat lokal dan miskin menjadi korban utama. Ia mempertanyakan akuntabilitas perusahaan-perusahaan tersebut.
“Coba lihat, ada desa yang hilang, korban itu bisa lebih dari 1.000. Dan mereka-mereka itu warga lokal yang miskin. Terus saya tanya: bagaimana pertanggungjawaban para korporasi itu? Apa tindakannya?” tanya Djarot.
Menurutnya, pemerintah wajib memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerugian jiwa dan materi.
“Harusnya pemerintah memanggil mereka yang punya usaha korporasi, baik itu sawit, tambang, baik itu pengolahan kayu, untuk meminta pertanggungjawaban. Yang meninggal itu saudara-saudara kita, dan ini jelas bertentangan dengan konstitusi,” tegas Djarot.
(Syauqi)
