PALANGKA RAYA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) per 31 Oktober 2025 menunjukkan angka yang timpang atau “jomplang” dari target yang ditetapkan.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Aula Eka Hapakat, Palangka Raya, Rabu, 3 Desember 2025. Rapat tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kalteng, Sunarti, dan dihadiri oleh jajaran bupati/wali kota se-Kalteng serta kepala perangkat daerah setempat.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng, Akhmad Husain, menjelaskan bahwa Rakor TEPRA bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran, baik fisik maupun keuangan, serta mempercepat penyerapan.
“Tujuan pelaksanaan Rakor TEPRA adalah untuk memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran, baik realisasi fisik maupun keuangan, mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran,” ujar Husain.
Menurutnya, penyerapan anggaran harus terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu Triwulan I 20%, Triwulan II 50%, Triwulan III 85%, dan tanggal 15 November tahun berjalan sebesar 100% fisik.
Husain memaparkan data realisasi keuangan APBD Pemprov Kalteng per 31 Oktober 2025 baru mencapai Rp 5,1 Triliun lebih atau 61,28% dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp 8,35 Triliun. Sementara realisasi fisik berada di angka 67,64%.
“Dengan demikian, dibandingkan target sebesar 90% per 31 Oktober 2025, terjadi deviasi minus sebesar 28,72%. (Realisasi keuangan masih rendah),” tegasnya.
Berdasarkan data TEPRA, belanja APBD tertinggi diraih oleh tiga Perangkat Daerah (OPD). Peringkat pertama adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan realisasi keuangan 87,45% (Rp 70,8 Miliar lebih).
Peringkat kedua diraih Dinas Perhubungan dengan realisasi keuangan 82,55% (Rp 30,8 Miliar lebih), dan peringkat ketiga adalah Biro Perekonomian dengan realisasi keuangan 82,19% (Rp 1,6 Miliar lebih).
Sebaliknya, tiga OPD mencatatkan belanja APBD terendah. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berada di posisi paling bawah dengan realisasi keuangan hanya 20,23% (Rp 56,2 Miliar lebih).
Dua OPD lainnya dengan realisasi rendah adalah Dinas Kehutanan (24,93% atau Rp 158 Miliar lebih) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (32,59% atau Rp 70,7 Miliar lebih).
(Syauqi)
