PALANGKA RAYA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menunjukkan kesenjangan signifikan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan penyerapan anggaran tertinggi, sementara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) serta Dinas Kehutanan (Dishut) berada di posisi terendah.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Palangka Raya, Rabu, 3 Desember 2025.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kalteng, Akhmad Husain, memaparkan data terkini. Ia menyebutkan bahwa per 31 Oktober 2025, realisasi keuangan APBD Pemprov Kalteng baru mencapai Rp 5,1 triliun lebih, atau sekitar 61,28% dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp 8,35 triliun. Sementara realisasi fisik berada di angka 67,64%.
“Dengan demikian, dibandingkan target sebesar 90% per 31 Oktober 2025, terjadi deviasi minus sebesar -28,72%. Realisasi keuangan masih rendah,” ujar Husain.
Berdasarkan data yang disampaikan Husain, belanja APBD tertinggi diraih oleh tiga OPD.
Peringkat pertama adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, dengan realisasi keuangan Rp 70,8 miliar lebih (87,45%) dari total pagu anggaran perubahan Rp 81 miliar lebih.
Realisasi fisiknya mencapai 91,28%.
Peringkat kedua disusul oleh Dinas Perhubungan. OPD ini mencatatkan realisasi keuangan Rp 30,8 miliar lebih (82,55%) dari total pagu anggaran perubahan Rp 37,4 miliar lebih, dengan realisasi fisik sempurna 100%.
Posisi ketiga ditempati oleh Biro Perekonomian, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1,6 miliar lebih (82,19%) dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp 2,05 miliar lebih, serta realisasi fisik mencapai 84,00%.
Tiga OPD dengan Realisasi Terendah
Di sisi lain, terdapat tiga OPD dengan realisasi belanja APBD terendah, yang menjadi perhatian dalam rakor tersebut.
“Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kalteng mencatat realisasi keuangan hanya 20,23%,” ungkap Husain. Angka tersebut setara dengan Rp 56,2 miliar lebih dari total pagu anggaran perubahan Rp 278,3 miliar lebih, dengan realisasi fisik 45%.
Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng menempati posisi kedua terendah, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 158 miliar lebih (24,93%) dari total pagu anggaran perubahan Rp 636 miliar lebih, dan realisasi fisik 26,43%.
Terakhir, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalteng mencatatkan realisasi keuangan Rp 70,7 miliar lebih (32,59%) dari total pagu anggaran perubahan sebesar Rp 217,2 miliar lebih, dengan realisasi fisik mencapai 37,79%.
(Syauqi)
