SAMPIT – Kisah seorang nenek bernama Markunah (82) dari Desa Terantang Hilir, Kecamatan Seranau, memicu gelombang kritik dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial yang dinilai tidak merata.
Nenek yang dikenal sebagai mantan bidan kampung dan berjasa membantu kelahiran banyak warga itu kini hidup dalam keterbatasan, sehingga memantik pertanyaan publik: bagaimana bisa sosok sepuh berjasa ini luput dari perhatian?
Warga menilai kasus Markunah hanyalah puncak dari gunung es persoalan pendataan bantuan sosial yang telah lama dikeluhkan. Mereka menyebut distribusi bantuan kerap tidak tepat sasaran, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tertinggal. Kritik pun bermunculan dari berbagai pihak sebagai bentuk kekecewaan terhadap sistem yang dianggap tidak berjalan maksimal.
Sari, salah seorang warga, mendesak agar persoalan ini tidak dibiarkan. “Viralkan saja, kades itu tidak bertanggung jawab pada masyarakat kurang mampu. Laporkan! Masyarakat harus bertindak,” tegasnya.
Nada serupa juga disampaikan Elvin. Ia menilai fenomena warga tidak mampu yang tidak tersentuh bantuan bukan lagi isu baru. “Banyak masyarakat kecil yang tidak dapat bantuan. Yang dapat kebanyakan orang-orang yang punya segalanya,” ujarnya.
Sementara itu, Jamilah menyoroti peran para ketua RT yang dianggap paling dekat dengan kondisi warga di lapangan dan pendataan harus akurat.
“Ketua RT itu seharusnya mendata ulang warganya setiap tahun. Ada yang pindah, ada pendatang baru, bahkan yang meninggal. Kalau tidak didata ulang, pasti kacau saat pembagian bantuan,” imbuhnya.
Kritik juga datang dari Andy yang meminta pemerintah turun langsung melihat kondisi masyarakat. “Belum banyak yang tepat sasaran. Pemerintah harus turun ke lapangan, jangan cuma duduk di kursi saja,” katanya.
Sedangkan Robi menilai aksi pihak terkait baru bergerak setelah kasus menjadi viral. “Sudah viral baru bertindak, kemana sebelumnya?” sentilnya.
Warga lain, Enjoed Legiman, mengkritisi masih adanya praktik orang mampu yang justru mengaku tidak mampu demi mendapat bantuan. “Yang kaya mengaku miskin, sedangkan yang layak dapat bantuan malah tidak diperhatikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Desa Terantang Hilir, Abdul Muhid, menyampaikan bahwa Markunah sebenarnya telah terdaftar sebagai penerima BLT Kesra. Ia menegaskan bahwa data tersebut bisa dibuktikan melalui sistem. Selain itu ia menyebutkan bahwa regulasi pusat tidak memperbolehkan penerima BLT Kesra memperoleh bantuan tambahan dari desa agar tidak terjadi tumpang tindih.
(Nardi)
