PALANGKA RAYA – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai wilayah terluas di Indonesia masih menghadapi tantangan pemerataan pembangunan, khususnya dalam hal keterjangkauan infrastruktur di sejumlah daerah terpencil.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, Juni Gultom, mengakui bahwa masih terdapat sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh infrastruktur jalan, baik yang dikelola pemerintah pusat melalui jalan nasional, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten.
“Kita tidak memungkiri bahwa sebagai provinsi terluas di Indonesia, masih ada daerah-daerah tertentu yang belum mampu ditembus secara optimal, terutama dari aspek infrastruktur jalan,”ucapnya, usai kegiatan hari bakti PU, di kantor PUPR Kalteng, Selasa 16 Desember 2025.
Namun demikian, pemerintah provinsi di bawah arahan pimpinan daerah telah menggariskan kebijakan pembangunan yang merata dan berkeadilan, dengan memastikan kehadiran negara di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Bapak Gubernur telah menekankan bahwa pembangunan harus merata dan berkehadiran di seluruh wilayah provinsi Kalimantan Tengah,”tambahnya.
Sisi manajemen pembangunan, sejumlah faktor turut memengaruhi percepatan infrastruktur, antara lain ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, metode pelaksanaan, serta efisiensi anggaran.
“Secara manajerial tentu ada pengaruh, mulai dari SDM, keuangan, metode, dan faktor lainnya. Terlebih dalam kondisi efisiensi anggaran, hal ini turut berdampak pada pelaksanaan pembangunan,” lanjutnya.
Meski demikian, Pemprov Kalimantan Tengah tetap berkomitmen menjalankan pembangunan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kemampuan fiskal daerah.
“Dalam konteks berkeadilan dan sesuai dengan kemampuan anggaran, kita tetap berupaya mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan pimpinan daerah,” ungkapnya. (yud)
