PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi Kalimantan Tengah.
Penegasan tersebut disampaikannya dalam sambutan saat menerima Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VII DPR RI Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 15 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Edy menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi besar di berbagai sektor strategis, di antaranya UMKM, perindustrian, ekonomi kreatif, dan pariwisata.
Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan penganggaran yang selaras antara pusat dan daerah agar dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan.
Edy mengungkapkan, sektor UMKM di Kalimantan Tengah berkembang dengan basis kearifan lokal Dayak.
Produk-produk seperti kerajinan getah nyatu, anyaman rotan dan bambu, kain benang bintik, serta berbagai produk olahan pangan lokal memiliki peluang besar untuk menembus pasar yang lebih luas jika didukung regulasi, pembinaan, dan akses permodalan.
Pada sektor perindustrian, Edy menilai penguatan hilirisasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
Menurutnya, pengembangan industri hilir tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer.
Sementara itu, potensi pariwisata Kalimantan Tengah dinilai memiliki keunikan tersendiri, baik dari sisi keindahan alam maupun kekayaan budaya Dayak.
Destinasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau disebut sebagai aset nasional yang memerlukan dukungan lintas sektor untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
Edy juga menyinggung tantangan geografis yang dihadapi Kalimantan Tengah sebagai provinsi terluas di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Ia mengungkapkan, APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebesar Rp5,4 triliun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Kendati demikian, Edy menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
“Dalam kondisi apa pun, kami tetap berkomitmen mendukung Asta Cita Bapak Presiden dan memastikan program-program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Edy berharap Komisi VII DPR RI dapat memberikan dukungan konkret dalam bentuk kebijakan dan penganggaran, sehingga sinergi pusat dan daerah dapat terwujud untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
(Sya'ban)
