SAMPIT – Komitmen memberantas aksi premanisme di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai ditunjukkan secara nyata. Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Anti Premanisme dan Ormas Bermasalah resmi turun ke lapangan dengan menjadikan SPBU sebagai sasaran awal sosialisasi, Rabu 17 Desember 2025.
Langkah awal ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi intelijen, sejumlah SPBU dinilai rawan menjadi lokasi praktik pungutan liar (pungli) dan intimidasi, khususnya terhadap pengendara mobil dan truk.
Sebanyak 60 personel gabungan dikerahkan dan dibagi ke dalam dua tim untuk menyisir empat SPBU, yakni SPBU Jalan HM Arsad, Pelita, Samekto, dan Sudirman. Kehadiran aparat ini sekaligus menjadi penegasan bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat.
Sekretaris Kesbangpol Kotim, Eddy Hidayat Setiadi, menegaskan bahwa kegiatan ini masih bersifat sosialisasi, bukan penindakan.
“Tujuan kita hari ini dalam rangka mensosialisasikan. Jadi kita tidak mengambil tindakan ataupun menangkap, tapi kita mensosialisasikan bahwa di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah ada tim Satgas Anti Premanisme,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat luas mengetahui kehadiran negara melalui satgas ini, sekaligus menyampaikan pesan bahwa aksi premanisme, kekerasan, dan intimidasi tidak boleh terjadi di Kotim.
Menurutnya, pemilihan empat SPBU sebagai lokasi awal bukan tanpa alasan. Berdasarkan data dan saran dari satuan intelijen satgas, keempat titik tersebut dinilai rawan terjadi aksi premanisme.
“Salah satu contoh informasinya, bahwa ada pungutan-pungutan yang terjadi di lingkungan SPBU. Itu artinya kalau mereka mau antri, informasinya ada yang harus membayar Rp200 bahkan sampai Rp300 ribu per mobil atau truk,” ungkapnya.
Meski demikian, saat tim turun ke lapangan, aktivitas mencurigakan yang biasa terjadi tampak tidak ada.
“Sepertinya sudah bocor. Jadi satu pun tidak ada pelangsir yang ada. Mungkin mereka mengira kita hari ini turun untuk melakukan penindakan, padahal kita turun hari ini adalah sosialisasi,” tambahnya.
Diakhir wawancaranya ia menjelaskan langkah satgas setelah melakukan sosialisasi dan masyarakat dinilai sudah mengetahui keberadaan satgas, tim akan mengambil tindakan tegas.
“Kedepan mungkin kita akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih lanjut. Kalau ada aksi premanisme, kita akan melakukan penindakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Satgas yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Pasar, dan Dinas Sosial, akan menindak tegas dan menyerahkan pelaku pidana kepada aparat penegak hukum.
Satgas juga membuka pelaporan dari masyarakat. Masyarakat yang mengetahui atau melihat tindakan premanisme di manapun, tidak terbatas di SPBU, diharapkan segera melaporkan kepada Satgas.
“Sementara kita bergeraknya di SPBU, tapi ke depan tidak menutup kemungkinan kita bergerak ke lokasi lain,” pungkasnya.
(Utomo)
17 Mei 2026
18:16
