PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat 29 Desember 2025. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong.
Agenda rapat yakni mendengarkan jawaban Gubernur Kalimantan Tengah atas pandangan umum fraksi pendukung DPRD Kalteng terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalteng, masing-masing tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, serta Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalteng yang diwakili Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan dukungan terhadap ketiga raperda tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi pendukung DPRD yang sepakat dan setuju atas tiga Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan untuk dibahas lebih lanjut,” ucapnya.
Penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan memiliki keterkaitan yang sangat erat, terlebih di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kedua kewenangan tersebut dilaksanakan oleh satu perangkat daerah.
“Kami sepakat bahwa penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan harus berjalan seiring, karena berkaitan langsung dengan tata kelola administrasi dan pelayanan publik,”tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menegaskan bahwa pembahasan tiga raperda tersebut merupakan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Ketiga raperda ini memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel,” lanjutnya.
DPRD Kalteng akan mengawal pembahasan lanjutan secara cermat agar regulasi yang dihasilkan bersifat implementatif dan benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
“Harapan kami, raperda ini tidak hanya menjadi produk hukum, tetapi dapat dilaksanakan secara optimal untuk mendorong kemajuan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kalimantan Tengah,” ungkapnya. (yud)
