Fraksi PDI-P DPRD Kalteng Dorong Transformasi Digital Perpustakaan dan Kearsipan

PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalimantan Tengah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi digital dalam pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Hal ini dinilai krusial guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI-P, Yohanes Freddy Ering, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kalteng, belum lama ini. Agenda tersebut membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting, yakni Penyelenggaraan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, serta Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Yohanes menekankan bahwa di era digital saat ini, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik telah menjadi sebuah keniscayaan.

“Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi suatu kejayaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk Perpustakaan dan Kearsipan yang diciptakan adalah Perpustakaan dan Kearsipan elektronik,” ujar Yohanes Freddy Ering dalam laporannya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberadaan Raperda ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadirkan sistem dokumentasi yang sah dan teruji secara digital.

“Keandala Perpustakaan dan Kearsipan elektronik ini di lakukan melalui autentifikasi dalam legalisasi di sisi lain Raperda ini menjadi komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan penciptaan dalam tata kelola Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan yang baik dan akuntabel yang didukung sarana dan prasarana yang memadai, serta upaya memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan,” tambahnya.

Fraksi PDI-P berharap, melalui penguatan payung hukum ini, Kalteng dapat memiliki pangkalan data dan arsip daerah yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi melalui sistem autentikasi yang mumpuni. Hal ini diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola sektor tersebut.

(Syauqi)