PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran mengakui ruang gerak fiskal Pemerintah Provinsi Kalteng semakin terbatas seiring menurunnya APBD Tahun 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dan kreatif dalam menjalankan program pembangunan.
Pernyataan itu disampaikan Agustiar saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) III Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Minggu, 28 Desember 2025.
Agustiar mengungkapkan bahwa APBD Murni Kalteng Tahun 2025 masih berada di angka Rp10,2 triliun, kemudian turun menjadi Rp8,5 triliun pada APBD Perubahan. Sementara itu, APBD Kalteng Tahun 2026 hanya berada di kisaran Rp5,3 triliun.
“APBD Kalteng 2025 turun hampir 50 persen anggarannya,” ujar Agustiar.
Ia menjelaskan, dari total APBD Kalteng 2026 tersebut, terdapat kewajiban transfer ke kabupaten dan kota sekitar Rp1,2 triliun, sehingga anggaran yang dikelola langsung oleh pemerintah provinsi hanya tersisa sekitar Rp4,1 triliun.
“Sekarang memang Rp5,3 triliun, tapi setelah transfer ke kabupaten/kota Rp1,2 triliun, sisa APBD yang kita kelola sekitar Rp4,1 triliun,” katanya.
Menurut Agustiar, kondisi fiskal saat ini jauh lebih menantang dibandingkan periode sebelumnya. Selain postur anggaran yang menurun, beban belanja pemerintah daerah juga semakin besar.
“Kalau kita bandingkan ke belakang, ini lebih sulit dari zaman Pak Teras. Dulu tidak ada PPPK, tidak ada TPP,” ujarnya.
Ia juga menyinggung meningkatnya harga kebutuhan pokok yang berdampak pada daya beli masyarakat dan menambah tantangan dalam perencanaan program pembangunan.
“Dulu beras masih di kisaran Rp8 ribu sampai Rp10 ribu, sekarang sudah belasan ribu,” ucapnya.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas tersebut, Agustiar menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap berkomitmen menjalankan program prioritas, termasuk program pembangunan desa yang setara Rp250 juta hingga Rp500 juta per desa.
“Program satu desa sampai Rp500 juta itu sebetulnya bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk program,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
“Kita ingin masyarakat lokal menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Tapi kalau pemerintah bekerja sendiri tidak bisa, harus gotong royong, bahu-membahu,” pungkas Agustiar.
(Sya'ban)
