SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang H Syamsu menilai sektor kesehatan masih menjadi isu paling dominan yang dikeluhkan masyarakat sepanjang tahun 2025, terutama terkait pembiayaan BPJS Kesehatan dan layanan di RSUD dr Murjani Sampit.
Menurut Dadang, kebutuhan anggaran premi BPJS Kesehatan di Kotim saat ini hampir mencapai Rp60 miliar. Namun, kemampuan keuangan daerah baru berada di kisaran Rp35 miliar, sehingga masih terdapat selisih anggaran yang cukup besar.
“Kondisi ini tentu berdampak pada layanan kesehatan masyarakat. Selama anggaran tidak mencukupi, keluhan akan tetap muncul,” ujarnya, Sabtu 3 Januari 2026.
Ia juga mengungkapkan hasil rapat dengar pendapat DPRD dengan manajemen RSUD dr Murjani Sampit, saat keluhan pasien semakin banyak, RS perlu mengibangi dengan peningkatan sarana prasarana dan tenaga kesehatan.
“Hasil RDP disimpulkan perlu anggaran sedikitnya sekitar Rp60 miliar untuk peningkatan sarana, prasarana, serta pelayanan tenaga kesehatan,” ungkap politisi PAN ini.
Dadang menilai jumlah pasien yang terus meningkat sudah sangat tidak sebanding dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas. Selain itu, RSUD Murjani juga melayani pasien dari luar daerah, sehingga beban layanan semakin berat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD jug mendorong pemerintah daerah membuka peluang investasi sektor kesehatan.
“Perlu dibangun persaingan yang sehat dengan menghadirkan fasilitas kesehatan atau rumah sakit swasta, sehingga beban layanan tidak hanya bertumpu pada RSUD,” tegasnya.
Beberapa investor sudah mulai berdatangan salah satunya dari rumah sakit Muhammad, namun belum ada tindaklanjut, tidak ada lagi informasi perkembangannya.
Sehingga selama belum ada tambahan fasilitas kesehatan dan dukungan anggaran, maka pelayanan yang optimal akan sulit tercapai, dipastikan keluhan akan terjadi kedepannya. (nardi)
