PALANGKA RAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar 34,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng memutuskan memangkas belanja non-prioritas demi menjaga stabilitas layanan publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, menyatakan bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut penerapan prinsip efisiensi yang lebih ketat dalam setiap penggunaan anggaran.
“Jadi pembangunan betul-betul harus dilakukan di atas prioritas-prioritas lain, ada yang lebih prioritas, sehingga perlu dipilah belanja-belanja yang betul-betul bermanfaat di masyarakat,” ujar Leo usai menghadiri agenda di Kantor BPK RI Perwakilan Kalteng, Senin, 12 Januari 2026.
Leonard menambahkan, penyesuaian anggaran ini berdampak langsung pada struktur pengeluaran daerah secara keseluruhan. Pemerintah akan melakukan pemilahan ketat terhadap program yang akan dijalankan.
“Otomatis belanja rutin dan nonprioritas dikurangi, kemudian berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis,” jelasnya.
Berdasarkan data Diskominfosantik Kalteng, APBD yang pada tahun 2025 mencapai Rp8,3 triliun, kini menyusut menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada tahun 2026. Penurunan yang mencapai Rp2,9 triliun ini memaksa pemerintah daerah untuk memperketat ruang gerak fiskal guna memastikan program prioritas tetap berjalan optimal.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
