PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menilai potensi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Kalteng masih sangat besar dan berpeluang tumbuh positif pada 2026.
Optimisme ini seiring membaiknya kepercayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mulai pulihnya daya beli masyarakat.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, mengatakan pertumbuhan kredit pada 2025 masih berada di bawah 7 persen. Namun kondisi tersebut dinilai tidak menghambat peluang peningkatan kinerja penyaluran kredit ke depan.
“Di tahun 2026, berdasarkan sejumlah survei, optimisme UMKM mulai meningkat. Sejumlah sektor juga mulai tumbuh seiring membaiknya daya beli masyarakat,” ucapnya, Selasa 13 Januari 2026.
Selain itu berharap penyaluran KUR di Kalimantan Tengah tahun ini dapat terus tumbuh secara positif. Apalagi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga aktif mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai program dan inisiatif strategis.
“Pemprov sudah mulai banyak melakukan pencanangan dan rapat-rapat strategis untuk pengembangan UMKM. Ini tentu menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan penyaluran KUR di Kalteng,”tambahnya.
UMKM masih menjadi sektor utama dalam penyaluran KUR. Hingga kini, masih banyak pelaku usaha di Kalteng yang membutuhkan akses permodalan skala kecil tanpa agunan.
“Pelaku usaha yang membutuhkan modal Rp5 juta hingga Rp10 juta tanpa agunan itu masih sangat banyak potensinya di Kalimantan Tengah,”lanjutnya.
Dari sisi pengawasan, OJK memastikan penyaluran kredit, termasuk KUR, tetap dilakukan secara prudent dan sesuai ketentuan. Evaluasi terhadap rencana bisnis perbankan rutin dilakukan, terutama pada awal tahun.
“Kami melihat proporsi penyaluran kredit, baik produktif maupun konsumtif, termasuk KUR. Kami mendorong agar penyalurannya tetap sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, sehingga tidak memicu peningkatan NPL maupun NPF,”tuturnya.
Terkait kendala penyaluran kredit pada 2025, Primandanu menyebut likuiditas perbankan secara nasional sebenarnya tidak menjadi persoalan utama. Tantangan justru lebih banyak berasal dari sisi permintaan dan kondisi ekonomi masyarakat.
“Secara likuiditas perbankan nasional sebenarnya tidak ada masalah. Namun dari sisi permintaan, daya beli masyarakat, serta pemulihan sejumlah sektor yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi COVID-19, masih menjadi tantangan pada 2025,” ungkapnya. (yud)
