PALANGKA RAYA – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal pada tahun 2026, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng mengalami penurunan signifikan.
APBD Provinsi Kalteng tahun 2026 tercatat sebesar sekitar Rp5,4 triliun atau turun 34,71 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun. Meski demikian, Dinas Kesehatan menegaskan tidak ada pengurangan anggaran yang berdampak langsung dan luas kepada masyarakat.
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Rainer Danny P. Mamahit, mengatakan bahwa pihaknya tetap memprioritaskan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2025-2029.
“Kalau di Dinas Kesehatan, kita masih mengutamakan program visi dan misi Pak Gubernur, terutama Kartu Huma Betang Sejahtera,” ujarnya saat ditemui awak media di Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Rabu, 14 Januari 2026.
Ia menjelaskan, KHBS diintegrasikan dengan layanan kesehatan berbasis BPJS Kesehatan. Untuk mendukung hal tersebut, hampir separuh dari total anggaran Dinas Kesehatan dialokasikan khusus untuk jaminan kesehatan masyarakat.
“Dalam pengintegrasian KHBS, layanan kesehatan berbasis BPJS tetap menjadi prioritas. Hampir separo anggaran Dinas Kesehatan kita gunakan untuk jaminan kesehatan,” jelasnya.
Selain jaminan kesehatan, sisa anggaran digunakan untuk penguatan sejumlah program strategis, seperti penanggulangan tuberkulosis (TBC), penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta pemerataan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kalteng.
Dinas Kesehatan juga tetap melanjutkan penguatan rumah sakit rujukan untuk penanganan penyakit katastropik yang tergabung dalam program KJSU, meliputi kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi.
“Secara prinsip, tidak ada anggaran yang terdampak luas ke masyarakat yang kita kurangi,” tegas Rainer.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga masih mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, meskipun kewenangan utamanya berada di tingkat kabupaten dan kota.
“CKG masih kita support. Walaupun ranahnya di kabupaten/kota, tapi saat kunjungan kerja Pak Gubernur, kita dari provinsi hadir untuk menjadi stimulan bagi kabupaten/kota agar targetnya bisa tercapai,” pungkasnya.
(Sya'ban)
17 Mei 2026
18:16
