PALANGKA RAYA – Di tengah penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026, Dinas Kesehatan Kalteng memastikan jaminan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama penganggaran.
APBD Kalteng tahun 2026 tercatat sekitar Rp5,4 triliun atau turun 34,71 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun. Meski mengalami penurunan, Dinas Kesehatan menegaskan tidak ada pengurangan anggaran yang berdampak luas kepada masyarakat.
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Rainer Danny P. Mamahit, mengatakan hampir separuh anggaran Dinas Kesehatan dialokasikan untuk jaminan kesehatan sebagai bagian dari pengintegrasian program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) dengan layanan kesehatan berbasis BPJS.
“Nah kalau kita dalam pengintegrasian (KHBS) yakni layanan kesehatan berbasis BPJS, jadi kita masih menganggarkan itu hampir separo anggaran kita untuk Dinas Kesehatan itu untuk jaminan kesehatan,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Rabu, 14 Januari 2026.
Ia menjelaskan, selain jaminan kesehatan, sisa anggaran digunakan untuk penguatan sejumlah program kesehatan lainnya, seperti penanggulangan tuberkulosis (TBC), penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, serta pemerataan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan.
“Nah selebihnya paling untuk penguatan program seperti penanggulangan TBC, lalu penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, beserta pemerataan jumlah tenaga medis dan kesehatan,” katanya.
Dinas Kesehatan Kalteng juga tetap melanjutkan program rumah sakit rujukan KJSU yang meliputi kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi.
“Beberapa hal lainnya kita masih ada terkait dengan rumah sakit sebagai rujukan KJSU, paling itu saja program dari Dinas Kesehatan,” lanjutnya.
Rainer menegaskan, secara prinsip tidak ada anggaran pelayanan kesehatan yang dikurangi hingga berdampak luas kepada masyarakat, meskipun APBD mengalami penurunan.
“Secara prinsip tidak ada anggaran yang terdampak luas ke masyarakat yang kita kurangi itu,” tegasnya.
Selain itu, dukungan terhadap program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga tetap diberikan oleh pemerintah provinsi meskipun pelaksanaannya berada di tingkat kabupaten dan kota.
“CKG pun masih kita support. Walaupun CKG ini ranahnya di kabupaten/kota, tetapi saat ada kunjungan kerja dari Pak Gubernur, kita provinsi hadir untuk menjadi stimulan kabupaten/kota untuk mencapai targetnya,” pungkas Rainer.
(Sya'ban)
