PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menegaskan sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui lembaga legislatif atau DPRD.
Bambang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi dalam menentukan pempemim sepenuhnya berada di tangan rakyat, bukan diwakilkan oleh parlemen.
“PDI-P di pusat salah satu yang menolak terkait dengan pemilihan kepala daerah yang dipilih legislatif dan penolakan itu saya lihat masuk akal karena yang memegang kekuasaan sebenarnya adalah masyarakat,” ujar Bambang, Senin, 19 Januari 2026.
Menurutnya, sistem demokrasi langsung memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk memilih dan dipilih. Ia mengakui bahwa sistem yang berjalan saat ini masih memiliki kekurangan, terutama terkait praktik politik uang (money politic), namun hal tersebut seharusnya dibenahi tanpa harus menghapus hak pilih rakyat.
“Mungkin dengan gaya demokrasi sekarang banyak kekurangan yang dibenahi, benahi terkait dengan money politic,” lanjutnya.
Selaku kader partai di daerah, Bambang menegaskan loyalitasnya terhadap instruksi DPP PDI Perjuangan. Ia menilai langkah pusat sudah tepat karena mencerminkan prinsip dasar demokrasi yang sudah diajarkan sejak tingkat paling sederhana.
“Secara garis partai kita dukung apa yang dilakukan oleh pusat. Kita setuju dan terlepas dari saya anggota partai itu apa yang dikatakan partai benar, demokrasi di tangan rakyat kok. Kita belajar dari dulu pemilihan OSIS segala macam itu melalui siswa, sampai ke RT dan RW dipilih oleh masyarakat. Itulah demokrasi kita,” jelasnya.
Bambang berharap agar hak konstitusional masyarakat tidak dipangkas demi kepentingan pragmatis.
“Ya kalau sikap partai menolak dan kita dukung. Secara pribadi mengatakan bahwa itulah demokrasi. Jangan matikan demokrasi rakyat untuk menggunakan hak pilih dia untuk menentukan siapa pemimpinnya, untuk menentukan masa depannya,” pungkas Bambang.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
