PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar berperan sebagai pusat distribusi bantuan sosial sekaligus penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, mengatakan penguatan peran koperasi tersebut akan mempermudah penyaluran bantuan pemerintah sekaligus memperpendek rantai distribusi di masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Temu Mitra Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2026 yang digelar di Aula Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Senin, 19 Januari 2026.
“Ke depan koperasi akan menjadi mitra strategis pemerintah. Masyarakat cukup datang ke koperasi, bertransaksi menggunakan Kartu Huma Betang Sejahtera, dan bantuan dapat langsung diterima. Ini akan memangkas rantai distribusi,” ujar Herson.
Ia menjelaskan, secara kelembagaan koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah telah terbentuk dan memiliki legalitas hukum. Namun, sebagian besar koperasi belum dapat beroperasi secara optimal akibat keterbatasan sarana pendukung, terutama ketersediaan gerai usaha dan gudang penyimpanan.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur koperasi menjadi syarat utama agar koperasi dapat menjalankan peran strategis tersebut secara maksimal.
“Kita tidak ingin koperasi hanya ada secara administratif. Koperasi harus benar-benar hidup, beroperasi, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa,” tegas Herson.
Ia menambahkan, Gubernur Kalimantan Tengah menaruh harapan besar agar koperasi Merah Putih mampu menjadi pengungkit ekonomi masyarakat melalui Program Huma Betang Sejahtera. Pada tahun 2026, Pemprov Kalteng menargetkan sedikitnya 50 koperasi aktif untuk menerima bantuan stimulus sebesar Rp200 juta hingga Rp300 juta per koperasi dengan skema bergulir.
Herson menyebut, selain sebagai pusat distribusi bantuan, koperasi juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui aktivitas usaha yang berbasis potensi desa dan kelurahan.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai kendala dalam pengembangan koperasi, mulai dari keterbatasan lahan dan bangunan, permodalan, hingga dukungan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan akses internet.
Untuk itu, Pemprov Kalteng pada 2026 akan memberikan dukungan berupa penyediaan akses internet satelit di sejumlah wilayah prioritas guna mendukung operasional koperasi.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar memberikan kelonggaran pemanfaatan aset daerah melalui skema pinjam pakai maupun hibah sebagai solusi sementara bagi koperasi yang belum memiliki gedung sendiri.
Berdasarkan data sementara, baru 13 Koperasi Desa Merah Putih yang terdata aktif dan siap menerima bantuan, terutama di wilayah sekitar kawasan hutan. Jumlah tersebut masih jauh dari target 50 koperasi aktif yang ditetapkan pemerintah provinsi.
(Sya'ban)
23 Juni 2026
12:38
