Mahasiswa Soroti Ketimpangan Pembangunan Kotim, Warga Pedalaman Terjebak Akses Transportasi Mahal dan Rusak

IST/BERITA SAMPIT - Potret warga Rantau Sawang saat berjuang melewati jalan yang hancur total.

SAMPIT – Ketimpangan pembangunan di Kabupaten Timur (Kotim) kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik keras datang dari Mahasiswa Politeknik Sampit, Hardianto, yang menilai pembangunan daerah selama ini terlalu berpusat di Kota Sampit dan mengabaikan wilayah pedalaman.

Menurutnya, pola pembangunan di Kotim ibarat “berkacamata kuda”, hanya melihat pusat kota, sementara kecamatan di wilayah utara seperti Telaga Antang, Antang Kalang, hingga Mentaya Hulu seolah luput dari perhatian. Masalah paling krusial yang dirasakan warga adalah buruknya akses transportasi yang berdampak langsung pada biaya hidup yang mahal.

“Pembangunan di Kotim saat ini seperti memakai kacamata kuda, hanya fokus pada Sampit dan sekitarnya. Bagaimana dengan warga di kecamatan lain yang harus berjuang mati-matian untuk sekadar sampai ke kota, salah satu contoh adalah Rantau Sawang, Kecamatan Telaga Antang,” kata Hardianto, Rabu 21 Desember 2026.

Ia menyebut, fakta di lapangan memang memprihatinkan. Banyak jalan di daerah Kecamatan Telaga Antang, Antang Kalang, Mentaya Hulu yang masih berlubang dan berlumpur, aspal hanya mimpi.

Dirinya ia menilai masalah Ini bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan sudah merambah ke persoalan ekonomi, pendidikan, dan . Biaya logistik melambung, mahasiswa dari daerah kesulitan pulang-pergi, akses ke puskesmas atau rumah sakit menjadi perjalanan penuh penderitaan.

“Meski ada jalan peninggalan perusahaan kayu, jalan tersebut kini rusak parah akibat tidak pernah dirawat, akses sungai memakan biaya yang banyak dan beresiko,” ujarnya.

Hardianto mengatakan desakan ini adalah cermin dari kekecewaan masyarakat yang telah lama membuncah. Mereka menuntut transparansi dan prioritas alokasi anggaran yang berpihak pada wilayah tertinggal. Bukan janji manis, melainkan tindakan konkret, pembuatan dan perbaikan jalan secara menyeluruh serta perencanaan pembangunan yang inklusif.

“Pemerintah Daerah Kotim ditantang untuk mendengar jeritan ini bukan sebagai pengganggu ketenangan, melainkan sebagai alarm tanda bahaya. Jika telinga masih tetap tuli, dan pembangunan masih bersifat elitis, maka yang terjadi bukan hanya ketimpangan, melainkan pengerdilan hak dasar warga negara atas akses yang layak,” tegasnya

Desakan dan kritik mahasiswa ini adalah pengingat pembangunan yang tidak merata di Kotim, pembangunan yang gagal. Saatnya pemerintah keluar dari zona nyaman dan menginjak tanah berlumpur di daerah-daerah yang selama ini terabaikan.

(Utomo)

baca juga ...  Ratusan Alat Berat di Kotim Mangkir Pajak, Bappenda Sampaikan Kewenangan Ada di Tingkat Provinsi
Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!