PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, mengakui adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Dua kendala utama yang disoroti adalah akses distribusi ke daerah terpencil serta pemenuhan standar sanitasi.
Hal tersebut disampaikan Edy saat menghadiri Pengarahan dan Evaluasi Program MBG yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN) di Hotel Bahalap, Palangka Raya, Kamis, 22 Januari 2026. Agenda ini ditujukan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Kasatpel), yayasan, serta mitra SPPG se-Kalteng.
Dalam sambutannya, Edy Pratowo mengapresiasi langkah BGN yang terus memberikan pendampingan intensif di Kalteng. Menurutnya, evaluasi ini sangat strategis untuk memastikan program berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar kualitas yang ditetapkan pusat.
Wagub menegaskan bahwa operasional MBG wajib mengedepankan aspek kebersihan, mulai dari sanitasi dapur hingga akuntabilitas distribusi. Namun, ia tidak menampik adanya hambatan teknis di lapangan, terutama terkait letak geografis dan legalitas fasilitas operasional.
“Masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya dalam hal distribusi ke wilayah pedalaman serta belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada sebagian SPPG,” ungkapnya.
Meski demikian, Edy optimistis kendala tersebut dapat teratasi melalui perbaikan sistem secara bertahap. Ia meminta seluruh pihak terkait untuk tetap fokus pada peningkatan kualitas pelayanan.
“Berbagai kendala tersebut harus disikapi dengan bijak. Semua membutuhkan proses dan evaluasi berkelanjutan agar kualitas Program MBG terus meningkat,” tegas Edy.
Pemerintah Provinsi Kalteng lanjut Edy berkomitmen untuk menyukseskan program nasional tersebut. Sinergi antara pemerintah daerah, BGN, dan mitra swasta dianggap sebagai kunci utama dalam mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi yang tepat.
(Syauqi)
