PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah saat ini telah berada pada jalur yang tepat. Hal ini didasarkan pada capaian indikator makro ekonomi dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan tren positif.
Pernyataan tersebut disampaikan Leo saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalteng Tahun 2027 di Aula Bapperida, Senin, 2 Februari 2026.
Dalam paparannya, Leo mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada Triwulan III-2025 tercatat sebesar 5,36 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini menempatkan Kalteng sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Kalimantan.
Sejalan dengan ekonomi, kualitas sumber daya manusia juga terus membaik. IPM Kalteng meningkat signifikan dari 72,81 pada 2021 menjadi 74,86 pada 2025.
“Capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan kita berada pada jalur yang tepat, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia semakin inklusif dan berkelanjutan,” ujar Leo.
Selain itu, ia memaparkan penurunan angka kemiskinan per Maret 2025 yang kini berada di angka 5,19 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami perbaikan menjadi 3,97 persen pada Agustus 2025, menurun dibandingkan periode tahun sebelumnya.
Berbagai capaian ini menjadi fondasi bagi Pemerintah Provinsi Kalteng dalam merumuskan isu strategis pembangunan tahun 2027. Fokus utama mencakup peningkatan kualitas kesehatan dan SDM, hilirisasi sumber daya alam, penguatan inovasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Isu strategis inilah yang menjadi pijakan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah agar lebih terukur, realistis, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Ranwal RKPD Kalteng 2027 sendiri mengusung tema “Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintah”. Tema ini diimplementasikan melalui delapan fokus pembangunan, termasuk keberlanjutan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan infrastruktur strategis, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel.
(Syauqi)
