PULANG PISAU – Komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pejabat daerah dinilai kurang responsif terhadap permintaan konfirmasi yang diajukan awak media terkait berbagai persoalan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program pemerintah, Jumat 5 Juni 2026.
Kondisi tersebut mencuat setelah gabungan awak media dari Tim Global InvestigasiNews, beritasampit.com, dan rajawali1news mengaku mengalami kesulitan memperoleh keterangan resmi dari beberapa pejabat yang memiliki kewenangan terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik.
Beberapa pejabat yang telah dihubungi untuk dimintai klarifikasi antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulang Pisau Iwan Hermawan, Inspektur Kabupaten Pulang Pisau Hayes Hendra, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta. Namun hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi yang dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi belum mendapatkan tanggapan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat adalah keluhan terkait lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Desa Bereng dan kawasan Panunjung Tarung yang disebut warga sering mengalami gangguan hingga padam dalam waktu cukup lama. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek keselamatan pengguna jalan.
Selain persoalan PJU, keluhan juga datang dari pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pulang Pisau. Sejumlah warga mengaku kualitas pelayanan air bersih mengalami penurunan. Bahkan terdapat keluhan mengenai debit air yang keluar dari keran rumah warga sangat kecil hingga diibaratkan “seperti kencing”. Namun saat media berupaya meminta penjelasan maupun klarifikasi dari pihak terkait, tanggapan yang diharapkan juga belum diperoleh.
Padahal dalam praktik jurnalistik, konfirmasi merupakan bagian penting dari prinsip keberimbangan pemberitaan. Melalui konfirmasi, pihak yang memiliki kewenangan diberikan kesempatan untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya, menyampaikan langkah penanganan, maupun meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. (denny)
