JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan “hadiah lebaran” bagi nelayan kecil melalui skema bantuan alat Vessel Monitoring System (VMS).
Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama KKP, Kementan, dan Bulog di Senayan, Selasa 3 Februari 2026, Alex mengusulkan agar sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melampaui target pada tahun 2025 dialokasikan kembali untuk meringankan beban operasional nelayan.
Alex meminta pemerintah menanggung biaya pengadaan VMS bagi nelayan kecil sebagai apresiasi atas kontribusi sektor perikanan terhadap kas negara.
Selain itu, mestinya menggunakan surplus PNBP tahun 2025 untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan di lapisan bawah, guna mendorong percepatan migrasi kapal nelayan ke sistem pemantauan berbasis satelit untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut.
“Output dari kebijakan VMS ini adalah penerimaan negara. Mari kita kembalikan sebagian PNBP yang telah berhasil diperoleh di tahun 2025 lalu untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil kita,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
VMS: Keamanan Nelayan dan Pendapatan Negara
Alex, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat, menekankan bahwa VMS bukan sekadar alat pengawasan, melainkan instrumen keselamatan bagi nelayan. Dengan fitur alarm dan pelacakan real-time, posisi nelayan lebih terpantau saat melaut.
Data Statistik VMS (Per April 2025), target Kapal Berizin Pusat 13.313 unit telah terpasang 8.893 unit. Diperlukan akselerasi pemasangan untuk sisa kapal guna mengoptimalkan potensi sektor ikan tangkap.
Kesiapan Pangan Jelang Ramadan 2026
Selain isu nelayan, rapat yang dipimpin oleh Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) ini juga membahas stabilitas stok pangan. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, memaparkan proyeksi produksi ikan nasional periode Januari–Maret 2026 sebesar 3,57 juta ton, yang terdiri dari Ikan Budidaya: 2,05 juta ton dan Ikan Tangkap: 1,52 juta ton.
Alex memberikan apresiasi atas komitmen Menteri KKP yang menjamin kemudahan serta percepatan perizinan bagi pengusaha perikanan yang patuh terhadap regulasi VMS.
(adista)
