SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berharap kerja sama dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia mampu memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab. Harapan tersebut disampaikan Bupati Kotim Halikinnor pada acara penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang digelar di Sampit, Senin 9 Februari 2026.
Halikinnor menegaskan bahwa Kabupaten Kotim memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit rakyat.
Namun, potensi tersebut harus dikelola secara berkelanjutan agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan pekebun.
Ia menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan Yayasan Solidaridad Network Indonesia yang selama ini dikenal memiliki komitmen kuat dalam pengembangan rantai pasok berkelanjutan, peningkatan kapasitas pekebun, serta penerapan prinsip people, planet, dan profit.
“Ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan program, kegiatan, dan sumber daya, khususnya dalam mendukung tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan di Kotim,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, ia berharap dapat dilaksanakan berbagai program konkret, antara lain peningkatan kapasitas pekebun sawit swadaya melalui pendampingan dan sekolah lapangan, pendataan dan pemetaan pekebun untuk mendukung e-STDB serta akses terhadap program pemerintah, penerapan praktik budidaya ramah lingkungan, hingga dukungan terhadap sertifikasi ISPO dan penguatan kelembagaan pekebun.
Bupati juga menegaskan peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai koordinator teknis agar program kerja sama berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi pekebun serta masyarakat. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk mendukung dan bersinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Lebih lanjut, Halikinnor menekankan komitmen pemerintah daerah untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga nonpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, selama kerja sama tersebut sejalan dengan kebijakan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kedepan, pembangunan Kotim akan bertumpu pada pertanian dan perkebunan berkelanjutan yang modern dan inklusif. Pekebun tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek utama yang harus didampingi, dilindungi, dan diberdayakan,” tegasnya. (nardi)
