PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalteng agar lebih cermat dan adaptif dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026. Tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat harus disikapi dengan langkah strategis, terutama dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan melihat tren penurunan transfer dari pusat, Pemprov Kalteng harus mulai memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satunya dengan menggali potensi PAD secara lebih maksimal dan berkelanjutan,” ucapnya, Selasa 10 Februari 2026.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah tidak lagi terlalu bergantung pada dana pusat agar pembangunan tetap berjalan optimal.
“Upaya meningkatkan PAD tidak boleh dilakukan secara instan, apalagi sampai membebani masyarakat. Pemerintah daerah, perlu melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sektor-sektor potensial, memperbaiki tata kelola pajak dan retribusi, serta mendorong iklim investasi yang sehat dan berpihak pada kepentingan daerah,”tambahnya.
Selain peningkatan pendapatan, juga menilai rasionalisasi anggaran menjadi langkah yang tidak terelakkan dalam situasi keterbatasan fiskal, efisiensi belanja harus diarahkan pada pos-pos yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
“Efisiensi itu penting. Pemerintah bisa melakukan penghematan pada belanja yang tidak mendesak, seperti pengadaan barang dan jasa tertentu serta perjalanan dinas. Tujuannya agar anggaran yang ada benar-benar difokuskan untuk kebutuhan dasar masyarakat,” lanjutnya.
Kebijakan efisiensi bukan berarti menghambat pembangunan. Justru, langkah tersebut diperlukan agar setiap program yang dijalankan memiliki dampak nyata, terutama pada sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Dalam penyusunan APBD 2026, juga mengingatkan pentingnya sinergi kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional. Selain itu, APBD harus selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD,” tuturnya.
Komitmen DPRD untuk memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami di DPRD akan mengawal pembahasan APBD secara ketat. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan tidak menambah beban rakyat,” ungkapnya. (yud)
17 Mei 2026
18:16
