Empat Daerah di Kalteng Jadi Indikator Inflasi, Mana Saja?

IST/BERITASAMPIT - ilustrasi.

– Pemerintah Provinsi (Pemprov) (Kalteng) menetapkan empat kabupaten/kota sebagai daerah indikator inflasi untuk memantau pergerakan harga bahan pangan secara intensif, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng, Agus Chandra, menyebutkan empat daerah tersebut yakni Kabupaten , Kabupaten Barat, Kabupaten , dan Kota .

“Sebagai indikator inflasi, kita memiliki empat daerah, yaitu , Barat, , dan ,” ujar Agus saat ditemui di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurut Agus, keempat daerah tersebut dipilih karena mewakili pusat aktivitas ekonomi dan distribusi pangan di . Pergerakan harga di wilayah tersebut dinilai cukup mencerminkan kondisi pasar secara umum.

Untuk memastikan pemantauan berjalan optimal, Dinas Ketahanan Pangan telah menempatkan petugas di masing-masing daerah tersebut. Petugas bertugas mencatat harga komoditas di seluruh pasar, baik pasar tradisional maupun modern.

“Petugas mencatat pergerakan harga setiap hari. Laporan ini bersifat real time dan menjadi bahan evaluasi mingguan,” katanya.

Data harga tersebut, lanjut Agus, juga disampaikan kepada Badan Pangan sebagai bagian dari sistem pemantauan inflasi . Apabila ditemukan lonjakan harga yang signifikan, pemerintah daerah akan segera melakukan intervensi.

“Kalau terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi, maka pemerintah bersama stakeholder terkait akan melakukan intervensi pangan,” ujarnya.

Selain pemantauan harga, juga memastikan ketersediaan stok pangan, terutama beras. Berdasarkan hasil inspeksi terakhir di gudang Bulog, stok beras di Kalteng mencapai 14.437 ton dan dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan lebih dari enam bulan ke depan.

Meski demikian, Agus mengingatkan bahwa beberapa komoditas masih bergantung pada pasokan dari luar pulau. Karena itu, pengawasan distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.

“Distribusi harus kita jaga agar lancar, terutama untuk komoditas yang bergantung dari luar daerah, supaya harga tetap terkendali,” tegasnya.

(Sya'ban)

baca juga ...  Wagub Edy: Sistem Merit Harus Jadi Pondasi Penataan Jabatan ASN di Daerah
Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!