PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran mengungkapkan kondisi fiskal Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Tercatat, nilai APBD menyusut hampir separuh dari tahun sebelumnya.
“APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebesar Rp 5,4 Triliun, turun cukup besar dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp10,3 Triliun,” ujar Agustiar saat memberikan pengarahan dalam Rapim Polri 2026 di Polda Kalteng, Rabu, 18 Februari 2026.
Agustiar menegaskan bahwa penurunan ini merupakan tantangan besar bagi jajaran pemerintah daerah. Sebagai langkah antisipasi, ia telah memerintahkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperketat penggunaan anggaran.
“Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan agar dilakukan efisiensi besar dan terukur terhadap belanja seluruh OPD,” tambahnya.
Meski melakukan penghematan, Gubernur menekankan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun. Ia menuntut setiap instansi untuk memastikan akurasi penggunaan anggaran agar langsung menyentuh kepentingan warga.
“Justru sebaliknya, kita harus memastikan bahwa Setiap Rupiah Anggaran Itu Tepat Sasaran, Tepat Manfaat, Tepat Waktu, dan Benar-benar dirasakan langsung oleh Masyarakat,” tegas Agustiar.
Dalam arahannya, Agustiar juga meminta OPD untuk memangkas agenda yang bersifat formalitas. Ia ingin anggaran dialihkan pada sektor-sektor krusial yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Kalteng.
“Kegiatan yang seremonial, kurang produktif, dan tidak berdampak langsung ke masyarakat harus dikurangi. Fokus kita adalah program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat: infrastruktur prioritas, pelayanan publik, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa di tengah keterbatasan fiskal ini, stabilitas keamanan wilayah menjadi kunci utama. Menurutnya, tanpa situasi yang kondusif, upaya efisiensi anggaran tidak akan membuahkan hasil yang maksimal bagi pembangunan daerah.
(Syauqi)
