PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat sistem pengawasan penyaluran bantuan melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) dengan menerapkan mekanisme transaksi berbasis digital menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan penggunaan mesin EDC menjadi langkah strategis untuk memastikan proses penyaluran bantuan berjalan transparan dan dapat dipantau secara akurat.
Hal tersebut disampaikannya saat Sosialisasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Rabu, 18 Februari 2026.
Menurut Rangga, mesin EDC memungkinkan petugas penyalur melakukan proses klaim dan pencairan bantuan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sekaligus mencatat setiap transaksi secara otomatis dalam sistem.
“Penggunaan mesin EDC bertujuan memastikan proses klaim dan pencairan bantuan berjalan transparan serta terdokumentasi. Petugas penyalur memanfaatkan mesin ini untuk layanan klaim Bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem tersebut juga dilengkapi berbagai fitur yang mendukung efektivitas penyaluran bantuan, seperti menampilkan jenis bantuan yang diterima, mencairkan dana, mencatat riwayat transaksi, serta memblokir kartu apabila diperlukan.
“Setiap transaksi tercatat dalam sistem, sehingga memudahkan pemantauan dan pengawasan penyaluran bantuan di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, fitur pemindaian kartu pada mesin EDC memastikan bahwa bantuan diterima oleh penerima yang sesuai dengan data yang telah terdaftar, sehingga meminimalkan potensi kesalahan maupun penyalahgunaan.
“Dengan pemindaian kartu dan pencatatan digital, penyaluran menjadi lebih akuntabel dan risiko kesalahan dapat diminimalkan,” imbuh Rangga.
Melalui penerapan sistem transaksi digital tersebut, Pemprov Kalteng berharap penyaluran bantuan melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.
(Sya'ban)
