PALANGKA RAYA – Legislator Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, memberikan catatan kritis terkait rencana pelaksanaan program Kartu Huma Betang. Ia menekankan pentingnya aspek realistis dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
Sugiyarto menyoroti dua poin krusial, yakni wacana “satu rumah satu sarjana” dan kebijakan sekolah gratis. Ia meminta agar program tersebut tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Program seperti satu rumah satu sarjana tidak bisa hanya dijalankan secara simbolis. Dinas Pendidikan harus memastikan implementasinya bisa dijangkau dan bermanfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Terkait kebijakan pembebasan biaya sekolah, Sugiyarto mengingatkan perlunya kriteria yang ketat agar anggaran negara digunakan secara efektif. Ia menilai pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif.
“Tidak semua siswa otomatis mendapatkan fasilitas gratis. Harus ada kriteria yang jelas agar program ini tepat sasaran. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah daerah tetap menyesuaikan implementasi di lapangan dengan kondisi nyata dan kemampuan anggaran agar program ini tidak terkendala di kemudian hari.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
