SAMPIT – Satu tahun masa jabatan periode kedua Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor bersama Wakil Bupati Irawati (Harati) pada Februari 2026, sejumlah capaian dinilai mulai tampak. Namun demikian, berbagai pekerjaan rumah dinilai masih menanti penyelesaian serius.
Anggota Fraksi PAN DPRD Kotim Eddy Mashamy, menyampaikan bahwa dalam kurun waktu setahun terakhir terdapat progres yang patut diapresiasi.
Evaluasi satu tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bersama, sehingga kepemimpinan Halikinnor dan Irawati pada periode kedua mampu meninggalkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kotim.
Ia mencontohkan pembenahan infrastruktur di kawasan perkotaan Sampit, seperti pengaspalan sejumlah ruas jalan dan perbaikan drainase yang perlahan mampu menekan titik banjir musiman.
Eddy mengaku mengikuti secara langsung dinamika awal kepemimpinan pasangan yang dikenal dengan sebutan HARATI tersebut pada periode keduanya.
“Setahun pertama periode kedua ini menjadi fondasi penting. Beberapa hasil sudah mulai terlihat, tetapi tentu masih perlu sentuhan dan evaluasi percepatan supaya dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat luas,” ujarnya, Senin 23 Februari 2026.
Ia juga menilai keberadaan Kawasan PJU Nur Mentaya Sampit tetap memberi dampak positif, terutama dalam menggerakkan aktivitas pelaku UMKM pada malam hari.
Dari sisi keuangan daerah, upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi sistem pajak serta optimalisasi potensi sektor perkebunan dan pelabuhan disebut mulai memberi kontribusi terhadap kas daerah.
“Program penguatan UMKM lewat bantuan permodalan dan pelatihan rutin cukup membantu menjaga daya beli warga di tengah kondisi ekonomi nasional yang fluktuatif,” katanya.
Selain itu, ia melihat respons pemerintah terhadap aduan masyarakat semakin baik. Kanal pengaduan dinilai lebih aktif, sehingga persoalan seperti lampu penerangan jalan yang padam maupun masalah persampahan dapat lebih cepat ditangani.
Meski demikian, dari sisi pengawasan DPRD, Eddy menegaskan masih terdapat tantangan besar yang harus menjadi perhatian empat tahun ke depan. Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi sorotan utama.
Menurutnya, saat pusat Kota Sampit terus dibenahi, sejumlah wilayah kecamatan seperti Pulau Hanaut, Antang Kalang hingga Bukit Santuai masih bergelut dengan kondisi jalan rusak berat. Situasi tersebut berdampak pada distribusi barang dan pemasaran hasil pertanian masyarakat.
Persoalan lingkungan pun dinilai belum tertangani optimal. kotim dianggap perlu mulai beralih ke sistem pengolahan sampah yang lebih modern, bukan sekadar pola angkut dan buang seperti yang berjalan saat ini.
Di sektor layanan dasar, kekurangan tenaga kesehatan dan guru tetap di desa terpencil juga masih menjadi persoalan berulang yang belum sepenuhnya teratasi.
Tak hanya itu, ia menyoroti masih kerap munculnya sengketa lahan antara masyarakat adat atau lokal dengan perusahaan besar swasta. Pemerintah daerah didorong lebih tegas dalam proses mediasi dan penegakan aturan, termasuk pemenuhan kewajiban plasma.
Untuk sisa masa jabatan pasangan HARATI, Eddy mendorong sejumlah langkah strategis. Pertama, memperkuat konektivitas antarwilayah dengan menggeser sebagian anggaran yang bersifat estetika kota ke pembangunan jalan penghubung desa guna menunjang ekonomi kerakyatan.
Kedua, mendorong hilirisasi industri agar daerah tidak hanya menjual komoditas mentah seperti CPO, karet, maupun kelapa, melainkan mampu menghadirkan industri pengolahan guna menyerap tenaga kerja lokal.
Ketiga, merealisasikan konsep smart city secara konkret melalui integrasi layanan publik dalam satu aplikasi yang andal, sehingga praktik pungutan liar dan birokrasi berbelit dapat ditekan.
“Keberhasilan kepala daerah sangat ditentukan oleh sinergi bersama DPRD, keterbukaan anggaran, serta kesediaan mendengar aspirasi masyarakat agar manfaat APBD benar-benar dirasakan hingga ke wilayah pinggiran Sungai Mentaya,” tegasnya. (Nardi)
