PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima sekitar 30 ribu laporan masyarakat melalui laman humabetang.id yang difungsikan sebagai pusat verifikasi dan validasi data calon penerima Program Kartu Huma Betang Sejahtera.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan tingginya jumlah laporan yang masuk menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung akurasi penyaluran bantuan sosial.
“Kanal ini kami sediakan agar masyarakat dapat berperan aktif melaporkan warga yang dinilai layak menerima bantuan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 30.000 aduan masuk secara real-time, dan ini menjadi dasar penting dalam proses pemutakhiran data,” ungkap Rangga saat ditemui di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Rabu, 25 Februari 2026.
Ia menjelaskan, setiap laporan yang disampaikan masyarakat harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, foto kondisi tempat tinggal, serta surat keterangan terkait kondisi ekonomi. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan keakuratan dan kelayakan calon penerima bantuan.
Menurut Rangga, kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam proses verifikasi agar bantuan benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah mengutamakan masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sosial dari program lain, guna memperluas cakupan penerima manfaat.
“Kami tetap mengedepankan prinsip pemerataan. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sosial apapun, sehingga program ini dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan,” jelasnya.
Selain mengandalkan sistem pelaporan secara daring, Pemprov Kalteng juga menurunkan 1.432 relawan ke seluruh desa dan kelurahan untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. Para relawan tersebut bertugas memastikan kesesuaian data serta membantu proses verifikasi faktual.
“Setiap desa memiliki minimal satu relawan, dan untuk wilayah dengan jumlah penduduk lebih besar jumlahnya bisa lebih dari satu. Mereka juga akan mendampingi Bank Kalteng dalam proses penyaluran bantuan,” tambah Rangga.
Sementara itu, berdasarkan data awal, jumlah calon penerima bantuan terbanyak berasal dari daerah dengan populasi tinggi, seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya. Data tersebut merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun bersama Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik.
Untuk menjaga ketepatan sasaran, pemerintah provinsi berkomitmen melakukan pembaruan data secara berkala setiap tiga bulan, sehingga penerima bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan.
“Data akan diperbarui setiap tiga bulan. Jika kondisi penerima sudah membaik, maka statusnya akan disesuaikan. Ini merupakan komitmen pemerintah agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tutup Rangga.
(Sya'ban)
