Polres Kotim kini tengah disibukkan dengan aktivitas menanam jagung dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ditengah banyaknya kasus perampokan dengan kekerasan, narkoba, penganiayaan, pencemaran nama baik pejabat, dan pembunuhan belum berhasil ditangani.
UTOMO, Sampit
Dilahan seluas satu hektare di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belasan orang berseragam coklat terlihat membungkuk di tengah terik matahari Februari lalu. Dengan cangkul di tangan, mereka menanam benih jagung hibrida BISI 18 di atas tanah bekas kebun PT Mulia Agro Permai (MAP) Timur. Jarak tanam 70 x 80 cm diukur rapi. Semua dilakukan dengan penuh semangat .
“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Kapolsek Ketapang AKP Anis saat memimpin kegiatan tersebut .
Empat belas kilometer dari lokasi itu, di Aula Tunggal Panaluan Mapolres Kotim, puluhan warga antre mengisi formulir. Mereka mendaftar sebagai relawan SPPG Polri, dapur umum yang akan memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi bagi siswa dan ibu hamil. Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain turun langsung memimpin rekrutmen.
“Relawan yang kami cari harus memiliki dedikasi dan tanggung jawab. Mulai dari tenaga ahli gizi hingga tenaga pendukung operasional, semuanya memiliki peran vital,” kata Kapolres di hadapan para pendaftar.
Dua pekan kemudian, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 510 SPPG Polri secara serentak dari Jakarta. Di Sampit, AKBP Resky mengikuti agenda itu melalui layar telekonferensi. “Kami menjamin kualitas dengan bekerja sama bersama ahli gizi, menerapkan operasional yang transparan, serta memastikan proses produksi hingga distribusi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya dalam seremoni yang digelar di Wengga Metropolitan itu.
Cerita dari Sisi Lain
Disudut lain kota yang sama, deretan berkas laporan menumpuk di meja-meja penyidik. Mulai dari kasus pembunuhan, perampokan dengan kekerasan, narkoba, hingga pencemaran nama baik pejabat. Sejumlah korban masih menanti kepastian.
Dua pekan terakhir, wilayah Kotim seperti tak pernah sepi dari peristiwa berdarah. Di Perumahan Pandawa, seorang wanita lanjut usia ditemukan bersimbah darah usai diduga menjadi korban perampokan. Di Jalan HM Arsyad, seorang penjaga agen BRILink harus berhadapan dengan pisau yang menodong dadanya di siang bolong. Di Desa Tumbang Boloi, seorang satpam babak belur dibacok lima kali hingga nyaris kehilangan nyawa.
Tak hanya perampokan dengan kekerasan, kasus narkoba juga menjadi pekerjaan rumah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) baru saja meringkus seorang kurir berinisial MI di Desa Penyang. Petugas berhasil menyita narkotika jenis sabu seberat 1,83 kilogram dan 786 butir ekstasi dari tanganya. Tersangka mengaku diperintah seseorang dari Kalimantan Barat (Kalbar).
Meski kasus ini ditangani BNN, publik bertanya: di mana peran Polres saat bandar sebesar itu beroperasi di wilayah hukum mereka?
Sementara itu, sengketa lahan dan pencemaran nama baik juga mewarnai jalannya hukum di Kotim. Ketua DPRD Kotim, Rimbun, melaporkan koordinator aksi demo berinisial W ke Polres atas dugaan fitnah. Dalam orasinya, W menuding Rimbun menerima uang Rp200 juta per koperasi total Rp4,8 miliar dalam pengurusan rekomendasi kerja sama operasional dengan Agrinas Palma Nusantara.
“Saya melapor sebagai warga negara, bukan membawa jabatan Ketua DPRD. Yang saya persoalkan adalah orasi kemarin yang saya nilai mengandung fitnah dan menyerang pribadi saya,” kata Rimbun.
Selain itu, yang lebih parah adalah sejak 2016 hingga 2026 terhitung ada sembilan kasus kematian yang belum berhasil diungkap oleh Polres Kotim.
Antara Program Populis dan Tugas Pokok
Di tengah berbagai kasus yang membutuhkan atensi serius, Polres Kotim justru terlihat sangat sibuk dengan agenda non-penegakan hukum. Selain menanam jagung di Pasir Putih, jajaran Polsek Teluk Sampit juga turun ke sawah di Desa Lampuyang bersama kelompok tani. Kapospol Teluk Sampit, Aipda Ranto Torus Pasaribu ikut mencangkul dan menanam jagung bersama warga.
“Polri hadir untuk memberikan dorongan kepada para petani agar terus semangat dalam mengolah lahan. Tanaman jagung menjadi komoditas penting dalam menjaga stabilitas pangan,” katanya.
Tak hanya itu, Polres bahkan menggelar rapat koordinasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan perusahaan besar swasta perkebunan. Mereka membahas perluasan lahan jagung di areal tak produktif milik perusahaan.
“Dukungan PBS tidak sebatas penyediaan lahan, tetapi juga mencakup pendampingan teknis, sarana produksi, serta penguatan kemitraan dengan kelompok tani di sekitar kebun,” ujar Rawing Rambang, Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalteng .
Untuk program SPPG, Polres bahkan menggelar kegiatan kurvei pembersihan lokasi yang melibatkan seluruh personel. Mereka memunguti sampah dan sisa bangunan di lokasi SPPG Wengga Metropolitan. Kapolres mengucapkan terima kasih dan sekaligus membuka lowongan kerja bagi warga yang ingin menjadi karyawan SPPG.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh personil yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kurvei ini. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Kapolres .
Ironi di Negeri Sendiri
Pertanyaannya kemudian adalah, mampukah institusi kepolisian menjalankan dua peran sekaligus: sebagai penegak hukum dan sebagai pelaksana program pangan?
Di tengah hiruk-pikuk tanam jagung dan operasional dapur SPPG, para korban masih menanti polisi menangkap pelaku kekerasan seperti yang terjadi pada Suyatno warga Desa Sudan Kecamatan Cempaga Hulu, Kotim. Masyarakat yang resah akan peredaran narkoba berharap polisi lebih hadir memberantas bandar daripada sibuk menanam jagung.
Data menunjukkan, dalam dua bulan pertama 2026 saja, setidaknya ada empat kasus besar yang terjadi di Kotim: perampokan dengan kekerasan, Penganiayaan, narkoba, dan pencemaran nama baik pejabat. Belum lagi kasus-kasus kecil lainnya yang tak terekspos media.
Di luar sana, di Desa Lampuyang, jagung yang ditanam bersama polisi mulai tumbuh. Di Pasir Putih, tanaman jagung hibrida BISI 18 mulai menghijau. Di Wengga Metropolitan, dapur SPPG bersiap beroperasi melayani ribuan anak sekolah.
Pertanyaannya, apakah keadilan juga ikut tumbuh subur seperti jagung-jagung itu? Ataukah ia layu sebelum sempat berbuah seperti program ketahanan pangan di sebagian desa yang gagal total karena para petugas desa dan penegak hukum sibuk di luar tugas pokok?
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada data resmi mengenai berapa banyak laporan yang mandek di Polres Kotim. Namun, dari banyaknya kasus yang diliput media, publik berhak bertanya: ketika polisi sibuk tanam jagung, siapa yang mengurus keadilan mereka?
Di Kotim, jagung tumbuh, dapur gizi berasap, tapi tangis korban dan keluarganya masih terdengar. Akankah ada polisi yang mendengar?
