PALANGKA RAYA – Pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta segera melakukan proses skoring Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai bagian dari penyesuaian kelembagaan sesuai dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng, Betri Susilawati, saat memimpin Rapat Kerja Bidang Kelembagaan Kabupaten/Kota se-Kalteng yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa, 3 Maret 2026.
Rapat kerja tersebut membahas percepatan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Betri menjelaskan bahwa regulasi tersebut membawa sejumlah perubahan penting terkait struktur organisasi, nomenklatur jabatan, serta tata kelola kelembagaan BPBD di daerah.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera melakukan skoring terhadap BPBD masing-masing guna menyesuaikan kelembagaan dengan ketentuan terbaru.
“Kami berharap seluruh kabupaten dan kota dapat segera melakukan proses skoring BPBD sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025, sehingga penataan kelembagaan dapat berjalan tepat waktu dan selaras dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Betri.
Ia menjelaskan, proses skoring tersebut menjadi tahapan penting untuk menentukan klasifikasi serta struktur organisasi BPBD di setiap daerah.
Selain itu, dalam aturan terbaru juga terdapat perubahan nomenklatur jabatan pimpinan BPBD, dari sebelumnya Kepala Pelaksana (Kalaksa) menjadi Kepala Badan.
“Perubahan nomenklatur ini bukan sekadar administratif, tetapi bertujuan memperkuat kedudukan BPBD agar koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dapat berjalan lebih efektif,” tambahnya.
Melalui rapat kerja tersebut, pemerintah provinsi berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah dapat segera menindaklanjuti penyesuaian kelembagaan BPBD secara tepat waktu dan terukur.
“Melalui rapat kerja ini, diharapkan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dapat segera menindaklanjuti penyesuaian kelembagaan BPBD secara tepat waktu dan terukur,” ujarnya.
Ia menambahkan, penataan kelembagaan yang kuat sangat penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana di daerah.
“Penataan kelembagaan yang kuat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, sehingga perlindungan dan keselamatan masyarakat dapat berjalan lebih optimal, cepat, dan responsif,” pungkas Betri.
(Sya'ban)
