PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Langkah ini dilakukan guna memastikan program bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Anggota DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph, menegaskan bahwa pengawasan ini bukan sekadar prosedur formal, melainkan bentuk tanggung jawab legislatif kepada publik.
“Kami ingin memastikan setiap tahapan program KHBS berjalan sesuai tujuan awal dan memberikan dampak nyata bagi warga,” ujar Yetro, belum lama ini.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, DPRD akan memanfaatkan agenda reses dan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi serta masukan langsung dari warga terkait implementasi KHBS di lapangan.
“Reses menjadi kesempatan penting untuk menilai apakah mekanisme program mudah dipahami dan efektif bagi penerima,” katanya.
Menurut Yetro, indikator keberhasilan program tidak hanya terletak pada distribusi kartu, tetapi juga pada pemahaman masyarakat mengenai hak dan prosedur penggunaannya.
“Kartu tidak cukup diberikan; masyarakat harus tahu cara menggunakannya agar manfaatnya maksimal,” tuturnya.
Terkait teknis penyaluran, Yetro menyebut hal tersebut merupakan ranah dinas terkait di pemerintah daerah. Namun, ia memastikan pihak legislatif akan terus mengawal agar prosesnya berjalan bersih.
“Kami menghormati mekanisme yang ada, namun tetap memastikan prosesnya transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi menjadi prioritas dalam pengawasan ini. Segala keluhan masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan program ke depan.
“Transparansi adalah kunci agar KHBS benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.
(Syauqi)
