PALANGKA RAYA – Masyarakat Kabupaten Sukamara dapat membeli paket sembako dengan harga sangat terjangkau melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng).
Dalam kegiatan tersebut, warga hanya perlu menebus paket sembako seharga Rp10 ribu per paket, jauh di bawah harga pasar.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung mengatakan program tersebut merupakan upaya pemerintah membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang hari besar keagamaan.
Kegiatan Gerakan Pangan Murah digelar di halaman Masjid Agung Sukamara, Kabupaten Sukamara, Sabtu, 14 Maret 2026.
“Gerakan Pangan Murah ini dimaksudkan agar masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Kalteng menyediakan sebanyak 2.000 paket sembako yang dapat ditebus masyarakat.
Setiap paket terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 1 kilogram dengan nilai sekitar Rp147.500. Namun paket tersebut mendapat subsidi dari Pemprov Kalteng sebesar Rp137.500 sehingga masyarakat cukup membayar Rp10 ribu untuk mendapatkannya.
Selain Gerakan Pangan Murah, pada kesempatan yang sama juga disalurkan bantuan pangan dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Sukamara untuk periode Februari-Maret 2026.
Sebanyak 3.397 paket bantuan diberikan kepada masyarakat, dengan masing-masing paket berisi beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter.
Pemerintah daerah juga menyalurkan sejumlah bantuan lain kepada masyarakat, seperti bantuan tunai melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera serta layanan cek kesehatan gratis.
Menurut Leonard, berbagai program tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Harapannya program ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran,” katanya.
Ia menambahkan, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026 mengalami penurunan menjadi sekitar Rp5,4 triliun dari sebelumnya Rp10,2 triliun pada tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi, pemerintah daerah tetap memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Terutama melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, untuk memastikan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang kurang mampu dan berada di wilayah pedalaman, tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya,” pungkasnya.
(Sya'ban)
