SEJARAH Indonesia tidak hanya diisi oleh pergantian rezim dan perubahan konstitusi. Ia juga ditulis oleh keberanian orang-orang yang berani bersuara ketika ketidakadilan terjadi. Dari masa Orde Lama Indonesia, berlanjut ke Orde Baru Indonesia, hingga era Reformasi Indonesia, hubungan antara kekuasaan dan suara kritis selalu menjadi bagian dari dinamika politik bangsa.
Dalam perjalanan panjang itu, ada tokoh-tokoh yang memilih berdiri di garis depan memperjuangkan keadilan. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang harus menghadapi risiko besar—intimidasi, kekerasan, bahkan kehilangan nyawa.
Peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus belakangan ini kembali membuka memori kolektif publik tentang sejarah panjang kekerasan terhadap suara kritis di Indonesia.
Siapa Andrie Yunus
Andrie Yunus dikenal sebagai salah satu aktivis muda yang aktif di organisasi hak asasi manusia Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Dalam struktur organisasi tersebut, ia menjabat sebagai Koordinator Divisi Pemantauan Impunitas.
Bidang yang ia tangani berkaitan dengan pengawasan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya yang menyangkut impunitas atau situasi ketika pelaku pelanggaran tidak tersentuh hukum. Dalam aktivitasnya, Andrie sering terlibat dalam penelitian, advokasi kebijakan, diskusi publik, hingga pendampingan berbagai kasus yang berkaitan dengan kekerasan negara dan reformasi sektor keamanan.
Namanya cukup dikenal di kalangan pegiat HAM karena keterlibatannya dalam berbagai kegiatan advokasi, termasuk diskusi publik mengenai reformasi militer, perlindungan kebebasan sipil, serta evaluasi kebijakan keamanan negara.
Aktivitasnya membuat ia kerap tampil dalam forum akademik, diskusi masyarakat sipil, maupun pernyataan sikap organisasi terkait isu-isu hak asasi manusia.
Peristiwa penyiraman air keras
Serangan terhadap Andrie terjadi ketika ia sedang dalam perjalanan pulang pada malam hari di kawasan Jakarta. Dalam perjalanan tersebut, dua orang tak dikenal yang berboncengan sepeda motor mendekatinya dan kemudian menyiramkan cairan yang diduga air keras.
Serangan itu menyebabkan Andrie mengalami luka bakar pada beberapa bagian tubuh dan harus mendapatkan perawatan medis intensif. Peristiwa ini segera memicu kecaman luas dari berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga pegiat demokrasi.
Banyak pihak meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan motif di balik serangan tersebut.
Peristiwa ini pun dengan cepat memicu ingatan publik pada sejumlah kasus lama yang memiliki kemiripan pola kekerasan terhadap tokoh yang bersuara kritis.
Orde Lama: kritik dan pertarungan ideologi
Pada masa kepemimpinan Soekarno, politik Indonesia diwarnai pertarungan ideologi yang tajam. Nasionalisme, agama, dan komunisme saling berebut pengaruh dalam ruang politik yang panas.
Dalam situasi seperti itu, kritik terhadap negara sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik. Ruang kebebasan berbicara belum sepenuhnya berkembang dan perbedaan pandangan politik sering memicu konflik yang keras.
Orde Baru: stabilitas dengan harga mahal
Ketika Suharto memimpin Indonesia pada era Orde Baru, stabilitas politik menjadi agenda utama negara. Pembangunan ekonomi memang meningkat, tetapi ruang kritik publik sangat terbatas.
Pada masa inilah salah satu tragedi yang paling dikenang terjadi, yakni kasus Marsinah pada 1993.
Marsinah adalah buruh pabrik di Sidoarjo yang memimpin aksi menuntut kenaikan upah. Beberapa hari setelah aksi tersebut, ia ditemukan meninggal dengan tanda-tanda penyiksaan. Peristiwa ini mengguncang publik dan menjadi simbol perjuangan buruh di Indonesia.
Reformasi dan ujian terhadap demokrasi
Reformasi 1998 membuka ruang kebebasan yang jauh lebih luas bagi masyarakat sipil. Namun perjalanan demokrasi tetap menghadapi berbagai ujian. Pada 2004, Indonesia diguncang oleh kematian Munir Said Thalib, aktivis HAM yang meninggal akibat racun arsenik dalam penerbangan menuju Belanda.
Lebih dari satu dekade kemudian, serangan terhadap Novel Baswedan, penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali menunjukkan bahwa risiko terhadap tokoh yang menjalankan fungsi pengawasan publik masih nyata.
Novel disiram air keras pada 2017 sepulang dari salat subuh, sebuah peristiwa yang memicu solidaritas luas dari masyarakat.
Andrie Yunus dan peringatan bagi demokrasi
Serangan terhadap Andrie Yunus kini kembali mengingatkan bahwa meskipun Indonesia telah menjalani lebih dari dua dekade reformasi, tantangan terhadap kebebasan sipil belum sepenuhnya hilang.
Aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Mereka menjadi pengingat ketika kekuasaan berpotensi melampaui batas.
Ketika suara-suara kritis tersebut diserang, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan individu, tetapi juga ruang kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat luas.
Menjaga akal sehat demokrasi
Sejarah memang menyimpan luka. Nama Marsinah, Munir, Novel Baswedan, hingga kini Andrie Yunus menjadi pengingat bahwa perjalanan demokrasi Indonesia tidak selalu berjalan mulus.
Namun sejarah juga menunjukkan bahwa bangsa ini selalu memiliki kemampuan untuk belajar dan memperbaiki diri.
Perhatian publik, solidaritas masyarakat, serta tuntutan transparansi menunjukkan bahwa kesadaran demokrasi di Indonesia semakin matang.
Karena pada akhirnya, demokrasi bukan sekadar sistem politik. Ia adalah kesediaan seluruh masyarakat untuk menjaga ruang kebebasan—dengan akal sehat, empati, dan komitmen pada keadilan.
Penulis: Selamat Purwanto ( Pegiat Desa, Agrobis, Pemerhati Sosial dan Budaya)
