SAMPIT – Memanasnya situasi geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel diperkirakan bisa berdampak pada lonjakan harga minyak mentah dunia. Kondisi ini berpotensi ikut memengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) serta biaya distribusi kebutuhan pokok di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotim, Rody Kamislam, menjelaskan bahwa penentuan harga BBM sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah hanya berperan dalam mendukung pelaksanaan di lapangan, seperti sosialisasi dan pengawasan distribusi.
“Penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan pusat. Daerah hanya memfasilitasi, melakukan pengawasan, serta memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan baik,” ungkapnya, Jumat 27 Maret 2026.
Ia menilai, apabila terjadi kenaikan harga BBM, efeknya akan terasa pada biaya distribusi barang, terutama bahan pangan yang didatangkan dari luar daerah maupun antarwilayah di Kalimantan.
Menurutnya, sektor transportasi menjadi faktor utama karena sangat bergantung pada bahan bakar. Kenaikan harga BBM secara langsung akan meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya berdampak pada harga jual di pasar.
“Distribusi bahan pokok, baik dari Pulau Jawa maupun antarwilayah di Kalimantan, sangat bergantung pada bahan bakar. Ketika BBM naik, biaya angkut ikut meningkat dan berpengaruh pada harga,” jelasnya.
Selain itu, kondisi geografis Kotim yang memiliki wilayah cukup luas dengan jangkauan distribusi hingga pelosok turut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga.
“Ini berbeda dengan kota besar, sehingga perlu perhatian khusus agar pasokan tetap merata,” tambahnya.
Rody juga mengungkapkan bahwa Kotim termasuk daerah yang memperoleh alokasi BBM bersubsidi cukup besar dibandingkan sejumlah kabupaten lain, sehingga diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan pasokan energi.
Dalam upaya mengendalikan dampak inflasi, pemerintah daerah terus menggencarkan berbagai program, di antaranya operasi pasar murah dan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.
“Melalui dinas terkait, kami rutin melaksanakan pasar murah serta program pengendalian lainnya untuk menekan inflasi,” ujarnya.
Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat berupa bantuan pangan juga dinilai penting dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Ia berharap berbagai langkah tersebut mampu meredam dampak yang ditimbulkan, sehingga kondisi ekonomi masyarakat tetap terjaga.
“Dengan intervensi yang dilakukan, diharapkan daya beli masyarakat tetap stabil dan inflasi tidak melonjak,” tutupnya. (nardi)
