PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027, Senin 30 Maret 2026.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyusun arah pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program yang dirancang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kobar, Rody Iskandar, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang RKPD memiliki peran penting dalam menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah. Ia menyebutkan bahwa forum ini menjadi wadah untuk menjaring aspirasi serta menyatukan persepsi antar perangkat daerah.
“Tujuan dilaksanakannya Musrenbang RKPD adalah untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh stakeholder dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD dan untuk mendapatkan kesepakatan akhir dalam mensinkronkan program, kegiatan dan sub-kegiatan antar perangkat daerah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD,” ujar Rody Iskandar.
Musrenbang tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, DPRD, perwakilan instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, serta tokoh masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kobar untuk tahun 2027.
Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Kobar mengusung tema “Pemerataan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi berkelanjutan untuk percepatan pembangunan ekonomi inklusif.”
Tema ini dipilih sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
Rody Iskandar menekankan bahwa terdapat beberapa poin prioritas utama yang menjadi fokus dalam penyusunan RKPD 2027.
Prioritas pertama adalah pemerataan infrastruktur dasar, yang meliputi peningkatan jalan antar desa, akses air bersih, listrik, serta peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah yang masih tertinggal.
Prioritas kedua adalah pembangunan infrastruktur ekonomi berkelanjutan. Pemerintah daerah akan mendorong pembangunan yang mampu meningkatkan konektivitas antar sentra produksi, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sekaligus memperkuat potensi pariwisata lokal.
Selanjutnya, prioritas ketiga adalah pembangunan ekonomi inklusif. Pemerintah daerah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pengurangan kesenjangan sosial.
Adapun prioritas keempat adalah sinkronisasi dan efisiensi program. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap program yang diusulkan memiliki keterpaduan dan berorientasi pada hasil nyata (outcome), bukan sekadar penyerapan anggaran semata.
Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD ini, Pemerintah Kabupaten Kobar berharap dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih matang, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. (man)
