PALANGKA RAYA – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Hingga akhir tahun, realisasi PAD tercatat sebesar Rp2,64 triliun lebih atau 97,28 persen dari target Rp2,72 triliun lebih.
Capaian tersebut menjadi bagian dari realisasi total pendapatan daerah Kalteng yang mencapai Rp7,21 triliun lebih atau 90,26 persen dari target sebesar Rp7,98 triliun.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, baru-baru ini.
Menurut Edy, secara umum kinerja pendapatan daerah masih menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.
“Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7,21 triliun lebih atau terealisasi 90,26 persen dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu Rp7,98 triliun lebih,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selain PAD, komponen pendapatan lainnya justru mencatatkan realisasi yang tinggi. Dana transfer dari pemerintah pusat, misalnya, mencapai Rp4,14 triliun lebih atau 99,23 persen dari target Rp4,17 triliun lebih.
Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah justru menjadi yang paling rendah realisasinya, yakni sebesar Rp422,26 miliar lebih atau hanya 38,59 persen dari target Rp1,09 triliun lebih.
Edy menegaskan, dalam pengelolaan anggaran, pemerintah daerah tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik agar penggunaan anggaran dapat berjalan optimal.
“Dalam implementasinya, realisasi penggunaan anggaran oleh Pemerintah Daerah selalu mengedepankan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
“Selain itu, dalam penggunaannya anggaran APBD disesuaikan dengan rencana program prioritas dan kegiatan yang telah diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing,” pungkasnya.
(Sya'ban)
