PALANGKA RAYA – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam mengoptimalkan tata kelola komoditas kelapa secara terpadu, mulai dari sektor hulu hingga hilir.
Langkah tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja (kunker) legislatif DPRD Kotim yang diterima langsung di Kantor Disbun Kalteng, Palangka Raya, Rabu 15 April 2026.
Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai tantangan di lapangan, mulai dari ketersediaan bibit unggul hingga penguatan infrastruktur pengolahan hasil perkebunan.
Kepala Disbun Kalteng, Rizky R. Badjuri, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam membangun ekosistem perkebunan yang berdaya saing.
“Pengembangan komoditas kelapa tidak lagi cukup berfokus pada produksi bahan mentah, tetapi perlu diarahkan pada penguatan hilirisasi,” ucapnya.
Mulai dari peningkatan kualitas bibit, peremajaan tanaman, hingga pengolahan produk turunan seperti minyak kelapa dan kopra, sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
“Keberhasilan pengembangan komoditas tidak hanya diukur dari luas lahan maupun volume produksi. Lebih dari itu, kemampuan daerah dalam mengolah hasil menjadi produk bernilai tambah menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Kotim juga menyampaikan berbagai persoalan teknis yang dihadapi di daerah. Kotawaringin Timur sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi kelapa di Kalimantan Tengah.
“Disbun Kalteng menyatakan komitmennya untuk terus mendukung daerah melalui penguatan kebijakan, pendampingan teknis, serta fasilitasi kebutuhan sektor perkebunan,” lanjutnya.
Melalui sinergi yang semakin intensif ini, diharapkan pengembangan komoditas kelapa di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terarah, profesional, dan terintegrasi.
“Upaya hilirisasi pun diyakini mampu mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, sekaligus memperkuat kontribusi sektor perkebunan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah,” ungkapnya. (yud)
