SAMPIT – Polemik seputar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Isu yang berkembang di masyarakat kini tidak hanya soal manfaat program, tetapi juga menyangkut penggunaan anggaran yang dinilai tidak wajar.
Perbincangan memanas setelah muncul informasi di media sosial terkait dugaan pengadaan perlengkapan makan seperti piring dan sendok untuk 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DI Yogyakarta dengan nilai mencapai sekitar Rp4,19 triliun. Tak menutup kemungkinan daerah lain juga demikian. Nilai tersebut memicu reaksi luas dan menimbulkan pertanyaan soal transparansi.
Sorotan ini juga sampai ke daerah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Anggota Komisi III DPRD Kotim, SP Lumban Gaol, turut menanggapi isu yang terus bergulir tersebut.
Ia mengungkapkan, berbagai persoalan yang muncul tanpa kejelasan penanganan dari pemerintah pusat berpotensi menimbulkan kejenuhan di tengah masyarakat. Bahkan, kondisi ini dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap tujuan awal program.
“Banyak polemik yang belum ada kejelasan tanggapan maupun penyelesaiannya. Ini membuat masyarakat jenuh dan perlahan kehilangan kepercayaan terhadap tujuan awal MBG,” katanya, Kamis 15 April 2026.
Menurutnya, program yang semestinya fokus pada pemenuhan gizi anak justru terlihat melenceng dari sasaran. Ia menilai alokasi anggaran yang besar tidak sepenuhnya diarahkan pada kebutuhan pokok.
“Anggaran besar seharusnya menyasar kebutuhan utama. Kalau digunakan untuk hal yang tidak mendasar, ini bisa menimbulkan kesan pemborosan dan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah pengadaan lain yang dinilai kurang relevan, seperti kendaraan operasional hingga perlengkapan tertentu yang semestinya menjadi tanggung jawab pihak penyedia.
Ia pun mendesak agar pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif yang semakin meluas.
“Kami berharap Presiden Prabowo bisa menginstruksikan evaluasi total terhadap program MBG ini, agar tidak menimbulkan anggapan bahwa program ini hanya dimanfaatkan oleh pihak tertentu,” tegasnya. (nardi)
