PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) tengah mematangkan persiapan program Kredit UMKM Haguet 2026. Langkah ini dilakukan melalui rapat sinkronisasi guna memastikan skema pembiayaan tersebut mampu menggenjot ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas keuangan.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur, Senin, 20 April 2026, dipimpin oleh Plt. Asisten II Setda Kalteng, Darliansjah. Ia menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi agar program ini tepat sasaran dan produktif.
“Pelaksanaan program ini harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mitigasi risiko yang baik, sehingga tingkat kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) dapat dijaga di bawah 3 persen,” ucap Darliansjah.
Pemprov berencana melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengacu pada POJK Nomor 19 serta membuka peluang mengadopsi praktik sharing interest dari daerah lain.
Skema ini tidak hanya bertujuan memperluas akses perbankan, tetapi juga untuk menekan angka pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja di sektor mikro.
Darliansjah menambahkan, mekanisme penyaluran subsidi bunga sebesar 3 persen akan diatur secara ketat.
“Mekanisme penyaluran subsidi dapat dilakukan di awal maupun secara bertahap melalui perjanjian kerja sama, dengan penyesuaian apabila realisasi tidak mencapai target,” imbuhnya.
(Syauqi)
