PALANGKA RAYA – Praktik ilegal fishing di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih ditemukan, meski tidak tergolong masif. Namun, aktivitas tersebut dinilai berbahaya bagi keberlanjutan sumber daya perikanan jika terus terjadi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng, Sri Widanarni, mengatakan praktik tersebut masih terjadi di sejumlah wilayah perairan seperti danau dan sungai.
“Marak sih tidak, tetapi memang ada. Ini berbahaya kalau terus menerus dilakukan, artinya sumber daya perikanan bisa stagnan atau mungkin akan punah sebagian karena yang kecil itu ikut mati,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat, 17 April 2026.
Meski demikian, ia tidak merinci lokasi spesifik terjadinya praktik ilegal tersebut. Ia hanya menyebut aktivitas itu terjadi di wilayah perairan yang dimanfaatkan masyarakat.
“Ya ada di wilayah-wilayah danau dan sungai kita, wilayahnya banyak masyarakat,” katanya.
Untuk mengantisipasi dan menekan praktik tersebut, Pemprov Kalteng menggandeng Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di tingkat desa untuk ikut melakukan pengawasan.
Sri menjelaskan, keterlibatan masyarakat menjadi penting mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan yang dimiliki pemerintah.
“Kita melakukan pengawasan, tapi memang sumber daya kita terbatas, jadi kita bekerja sama dengan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Pokmaswas yang telah dibentuk dan dikukuhkan oleh pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengawasi lingkungan serta potensi kelautan dan perikanan.
“Kalau ada pelanggaran seperti ilegal fishing, misalnya menggunakan bom atau tuba, mereka bisa melaporkan kepada pihak berwajib untuk segera ditindak,” katanya.
Selain itu, ia menilai kearifan lokal juga menjadi salah satu pendekatan efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Di sejumlah daerah seperti Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, masyarakat menerapkan sanksi adat bagi pelaku ilegal fishing.
“Di daerah seperti Kuala Pembuang, ada kearifan lokal menggunakan hukum adat, di mana pelaku dikenakan denda. Itu bagus juga,” ucapnya.
Ke depan, pihaknya juga akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Adat Dayak (DAD), untuk menjaga kelestarian perikanan berbasis nilai kearifan lokal.
“Nanti ke depan kita bersama-sama dengan pihak seperti DAD untuk menjaga kelestarian perikanan sesuai nilai Belom Bahadat,” ujarnya.
Selain pengawasan, Dislutkan Kalteng juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan Pokmaswas.
Bahkan, Pemprov Kalteng berencana memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat yang aktif dalam menjaga dan mengawasi sumber daya perikanan.
“Nanti saat HUT Kalteng, kita akan berikan apresiasi kepada Pokmaswas yang teraktif dan terbaik dalam pengawasan,” tutupnya.
(Sya'ban)
