PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan sektor digital. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bapperida, 22–23 April 2026.
Forum ini menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, khususnya di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian.
Delegasi Diskominfosantik Kalteng dipimpin Plt Sekretaris Dinas, Hendry Suvpriyanta, bersama jajaran kepala bidang. Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Hendry menegaskan, keikutsertaan pihaknya merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kesinambungan program pembangunan digital dan informasi di Kalteng.
“Rakortekrenbang ini menjadi momentum untuk menyelaraskan dan mengharmonisasikan target pembangunan daerah dengan prioritas nasional,”ucapnya.
Forum ini juga berperan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk dukungan terhadap program strategis pemerintah.
“Sinkronisasi tidak hanya pada program, tetapi juga mencakup penetapan indikator capaian agar hasil pembangunan dapat terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui forum ini, menyepakati target indikator prioritas sekaligus memastikan program yang direncanakan mendapat dukungan pendanaan yang terintegrasi.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien, terutama di sektor kominfo, statistik, dan persandian,” lanjutnya.
Sinergi yang kuat akan mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rakortekrenbang sendiri dibagi dalam beberapa sesi untuk menampung aspirasi dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
“Hasil dari forum ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang terintegrasi, khususnya dalam memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta keterbukaan informasi publik di daerah,” ungkapnya. (yud)
