Oleh: Rakhmad Jimmy, S.Pd, (Wartawan muda Berita Sampit)
Di Sampit, banjir bukan sekadar genangan yang datang dan pergi, melainkan banjir yang berulang seperti rutinitas yang diproduksi oleh kelalaian itu sendiri. Di saat yang sama, antrean panjang di SPBU menjulur seperti barisan warga yang sedang menunggu jatah hidup. Dua peristiwa ini, jika dibaca secara jernih, bukan kejadian yang terpisah. Keduanya adalah gejala dari satu penyakit yang sama: kegagalan struktural dalam mengelola kebutuhan dasar rakyat.
Selama ini, banjir selalu diperlakukan sebagai takdir meteorologis. Hujan dijadikan kambing hitam, seolah-olah kota tidak pernah punya sejarah perencanaan, seolah-olah drainase tidak pernah bisa dirancang, dan seolah-olah tata ruang bukan urusan politik. Padahal kita tahu, banjir adalah produk dari pilihan-pilihan tentang bagaimana kota dibangun, siapa yang diutamakan, dan siapa yang dikorbankan.
Begitu pula dengan BBM. Kelangkaannya tidak pernah benar-benar hadir sebagai kejutan. Ia datang berulang, dengan pola yang bisa ditebak, namun selalu ditangani secara reaktif. Warga dipaksa berdamai dengan antrean panjang, dengan waktu yang terbuang, dengan energi yang terkuras semua demi mengakses sesuatu yang seharusnya menjadi hak dasar dalam kehidupan modern.
Dalam banyak refleksi sosial, Leo Tolstoy pernah menyinggung bagaimana penderitaan kerap dipelihara oleh ketidakpekaan sistem terhadap manusia. Di Sampit hari ini, kita melihatnya secara konkret: warga tidak hanya menghadapi air yang meluap, tetapi juga sistem yang membiarkan mereka berjuang sendiri.
Tradisi kritik kiri telah lama mengingatkan bahwa negara sering kali gagal ketika ia menjauh dari fungsi dasarnya. Karl Marx, misalnya, melihat bahwa relasi antara kekuasaan dan kebutuhan rakyat kerap timpang di mana yang mendasar justru terabaikan, sementara yang tidak mendesak justru diprioritaskan. Dalam konteks Sampit, kegagalan ini tampak jelas: pengelolaan kota dan distribusi energi tidak diarahkan untuk menjamin kehidupan yang layak, melainkan sekadar menjaga agar krisis tidak terlihat terlalu mencolok.
Yang menyedihkan, warga perlahan dipaksa menganggap semua ini sebagai hal biasa. Banjir menjadi rutinitas musiman, antrean BBM menjadi bagian dari keseharian. Normalisasi ini berbahaya, karena ia mengikis daya kritis dan membuat kegagalan tampak seperti kenyataan yang tak terhindarkan.
Padahal, kota tidak seharusnya bekerja seperti ini. Ia seharusnya menjadi ruang hidup yang dirancang dengan kesadaran bahwa setiap warga berhak atas keamanan, mobilitas, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Ketika itu tidak terpenuhi, maka yang gagal bukan hanya kebijakan teknis, tetapi juga cara pandang dalam mengelola kehidupan bersama.
Tulisan-tulisan progresif seperti yang sering dihadirkan oleh Geger Riyanto mengajak kita untuk melihat krisis bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai pintu masuk untuk membaca struktur yang lebih dalam. Banjir dan antrean di Sampit hari ini adalah pintu itu yang membuka kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cara kota ini diurus.
Tujuan dari tulisan ini sederhana, tetapi mendesak. Ia bukan sekadar keluhan atau luapan frustrasi, melainkan upaya untuk menolak lupa dan menolak normalisasi. Tulisan ini ingin mengingatkan bahwa banjir dan kelangkaan BBM bukanlah nasib, melainkan persoalan yang bisa dan seharusnya diselesaikan melalui keberpihakan kebijakan. Ia juga menjadi ajakan agar warga tidak berhenti mempertanyakan, tidak berhenti menuntut, dan tidak menyerahkan begitu saja hak-hak dasarnya kepada sistem yang abai.
Pada saat yang sama, tulisan ini ditujukan sebagai cermin bagi pengambil kebijakan: bahwa setiap genangan dan setiap antrean adalah indikator kegagalan yang nyata, bukan sekadar statistik atau laporan administratif. Jika negara ingin tetap relevan di mata warganya, maka ia harus kembali pada mandat paling dasar melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup rakyat.
Pertanyaannya sederhana: apakah kita akan terus menganggap ini sebagai siklus biasa, atau mulai melihatnya sebagai kegagalan yang harus dihentikan?
Sampit tidak kekurangan sumber daya, juga tidak kekurangan warga yang ingin hidup layak. Yang kurang adalah keberpihakan-keberpihakan yang menjadikan kebutuhan dasar bukan sekadar janji, tetapi prioritas yang nyata. Selama itu belum hadir, maka setiap hujan akan terus mengungkapkan hal yang sama: bahwa kegagalan ini belum selesai, dan warga masih harus menanggungnya.
